Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemanggilan Anas untuk mengakhiri opini publik

Pemanggilan Anas untuk mengakhiri opini publik Anas ke KPK. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Ketua DPP Partai Demokrat, I Gede Pasek menilai, pemanggilan Anas Urbaningrum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat penting untuk mengakhiri opini yang berkembang di masyarakat. Sebab, selama ini nama Anas selalu disebut-sebut dalam proyek Hambalang.

"Ini kan akan memperjelas kasus yang ada sehingga tidak masuk ke ranah rumor ataupun opini. Beliau juga pernah menyampaikan kalau yang terbaik untuk menghindari peradilan opini adalah dengan melakukan klarifikasi secara langsung," kata Pasek kepada wartawan, Jakarta, Rabu (27/6).

Pasek memastikan maksud pemanggilan KPK itu adalah untuk mengkonfirmasi dugaan keterlibatan Anas pada proyek Hambalang.

"Panggilannya untuk klarifikasi. Jadi statusnya mengkonfirmasi apa yang sudah didapat dari keterangan pihak-pihak lain. Tujuannya kan memastikan kesesuaian keterangan satu sama lainnya," kata Pasek.

Seperti diketahui, Anas Urbaningrum hari ini memenuhi panggilan KPK. Anas akan dimintai keterangan oleh KPK terkait penyelidikan kasus pembangunan pusat olahraga dan pendidikan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Nama Anas kerap disebut-sebut mengetahui proyek besar ini.

(mdk/dan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dibantu KKP, Banyuwangi Segera Miliki Kampung Nelayan Modern

Dibantu KKP, Banyuwangi Segera Miliki Kampung Nelayan Modern

KKP akan membangun Kampung Nelayan Modern (Kalamo), di Pantai Ancol Plengsengan.

Baca Selengkapnya
Soal Pembangunan IKN, Anies Lebih Pilih Perbaiki Jalan dan Kelas Rusak di Kalimantan

Soal Pembangunan IKN, Anies Lebih Pilih Perbaiki Jalan dan Kelas Rusak di Kalimantan

Anies menilai dana yang dipakai untuk membangun IKN akan sangat bermanfaat ketika dipakai untuk membangun ruang kelas hingga jalan rusak di Kalimantan

Baca Selengkapnya
Anies Kritik Pemerintah Kumpulkan Pemda Hanya Bahas Anggaran: Tak Pernah Urusan Stunting atau Ibu Hamil

Anies Kritik Pemerintah Kumpulkan Pemda Hanya Bahas Anggaran: Tak Pernah Urusan Stunting atau Ibu Hamil

Anies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Anies Kampanye di Samarinda, Singgung Soal Tanah

Anies Kampanye di Samarinda, Singgung Soal Tanah

Anies diketahui sempat menyindir kepemilikan tanah Prabowo Subianto dalam debat capres pada Minggu (7/1) lalu.

Baca Selengkapnya
Anies Minta Pendukung Lanjutkan Perjuangan, Tunggu Perhitungan Suara KPU

Anies Minta Pendukung Lanjutkan Perjuangan, Tunggu Perhitungan Suara KPU

Anies meminta semua pihak untuk menghormati segala proses yang tengah berjalan di KPU.

Baca Selengkapnya
Pengamat: PDIP dan PKS yang Kemungkinan Besar Akan Menggunakan Hak Angketnya

Pengamat: PDIP dan PKS yang Kemungkinan Besar Akan Menggunakan Hak Angketnya

Jadi kelihatannya yang nantinya akan mengajukan hak angket dari Koalisi Perubahan PKS, atau nanti PDIP dari koalisi 03,” kata Ujang Komarudin

Baca Selengkapnya
Cak Imin Kritik Pembangunan Jokowi: Asal Teringat Saja Tidak Punya Desain

Cak Imin Kritik Pembangunan Jokowi: Asal Teringat Saja Tidak Punya Desain

Ia pun tidak menampik bahwa apa yang disampaikannya menjadi kritikan bagi pemerintah karena seluruh strategi pembangunan yang terjadi saat ini masih aster.

Baca Selengkapnya
Eks Warga Kampung Bayam Dipolisikan Jakpro, Anies Minta Negara Tidak Zalim

Eks Warga Kampung Bayam Dipolisikan Jakpro, Anies Minta Negara Tidak Zalim

Anies menyebut Kampung Susun Bayam merupakan kewajiban negara kepada warganya.

Baca Selengkapnya
Anies Bicara Kecurangan Pemilu di Sidang MK: Titik Klimaks yang Menggerogoti Fondasi Demokrasi

Anies Bicara Kecurangan Pemilu di Sidang MK: Titik Klimaks yang Menggerogoti Fondasi Demokrasi

Anies meminta Hakim MK untuk mengoreksi dugaan kecurangan selama Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya