Merdeka.com - Perang dingin antara Ketua DPD Hanura Riau Sayed Junaidi dengan wakilnya Dr M Haris yang berujung ke ranah hukum semakin sengit. Berawal dari dugaan pemalsuan tandatangan yang dilakukan ketua DPC Hanura kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Arisman, atas perintah Sayed saat ini tengah didalami Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau.

Tidak lama lagi akan dilaksanakan pesta demokrasi di sejumlah kabupaten di Riau yakni pemilihan calon bupati akan menjadi sasaran politikus dari berbagai partai.

M Haris kepada merdeka.com mengatakan, dirinya tidak pernah punya masalah dengan ketuanya, Sayed. Namun yang menjadi permasalahan yakni tanda tangannya diduga dipalsukan oleh Arisman atas perintah Sayed, selaku orang nomor satu Partai Hanura di Riau.

"Secara pribadi saya tidak punya masalah dengan Sayed. Jika ketemu baik-baik saja, namun ya begitulah, proses hukum tetap berlanjut," ujar Haris, Jumat (1/5).

Proses hukum yang dimaksud Haris yakni laporan kepada polisi yang dilakukannya terhadap Sayed dan Arisman. Haris merasa tanda tangannya dipalsukan Arisman atas perintah Sayed dengan alasan Haris susah ditemui.

Atas laporan itu, Polda Riau menetapkan Sayed Junaidi dan Arisman sebagai tersangka pemalsuan Surat Keputusan (SK) yang menempelkan tanda tangan Haris selaku Sekretaris DPD Hanura Riau saat sebelum menjadi Wakil ketua.

"Tanda tangan saya dipalsukan, itu jelas sekali. Ada niat yang tidak baik atas pemalsuan itu, sebab saat itu permintaan Arisman agar saya menandatangani SK itu sangat melanggar aturan partai (Hanura)," ketus Haris.

Terkait perdamaian yang sempat diucapkan Sayed bersama seorang tokoh di Riau, Haris menyatakan tidak ada perjanjian damai secara tertulis.

"Kalau permasalahan internal partai, itu seharusnya dilakukan petinggi partai secara resmi, harus di kantor partai, dihadiri sejumlah tokoh partai, bukan oknum partai. Jadi tidak ada perdamaian dalam kasus ini, tetap lanjut," kata Haris.

Kepada penyidik, Haris berharap laporan yang ia buat dapat diproses sampai tuntas. Karena itu menyangkut nama Partai Hanura. "Dampaknya ke partai pasti ada. Hanura sejak dulu dikenal bersih. Jika ada kondisi seperti ini, memang harus selesai di ranah hukum agar kebenaran terungkap," kata Haris.

Akan tetapi, Sayed Junaidi beralasan, Haris susah ditemui sehingga Arisman diduga memalsukan tanda tangannya dan hanya semata-mata untuk kepentingan partai. Sayed juga mengklaim, kasus dugaan pemalsuan tanda tangan itu sudah selesai, sebab antara dirinya dengan Haris sudah tercapai kesepakatan di depan seorang tokoh yang menurutnya disegani Haris dan dirinya.

"Kasus ini sudah lama, dan itu dianggap sudah selesai. Karena saat itu, antara saya dan dia (Haris) sudah dipertemukan oleh petinggi partai, dan tidak ada lagi masalah," kata Sayed.

Saat merdeka.com menanyakan prihal perdamaian antara Sayed dengan Haris sebagai hal yang dipertimbangkan dalam proses hukum, Direktur Reskrimum Polda Riau Kombes Pol Arief Rahman Hakim menyatakan, keduanya memang tengah dimediasi internal Partai Hanura.

"Soal kasus itu (pemalsuan tanda tangan), saya rasa di antara keduanya masih berjalan proses perdamaian, jadi kita tunggu dulu," ujar Kombes Arif Rahman Hakim.

Namun, pernyataan Kombes Arief Rahman Hakim berbeda dengan Kapolda Riau Brigjen

Pol Dolly Bambang Hermawan. Menurut jenderal bintang satu ini, meski ada perjalanan damai di antara pelapor (Haris) dan terlapor (Sayed dan Arisman), proses hukum tetap dilanjutkan.