Pelapor minta KPK tuntaskan kasus dugaan korupsi BJB

Merdeka.com - Ketua Budget Advocacy Group (BAG) Dedi Haryadi menyambut gembira tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan terjun langsung soal dugaan korupsi di Bank Jabar Banten (BJB). Dedi berharap KPK mengusut tuntas adanya dugaan korupsi kredit fiktif yang diduga melibatkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

"Dari pertama melapor KPK sudah menyambut baik atas laporan saya," katanya kepada merdeka.com, Senin (4/3).

"Saya ingin benar-benar KPK menindaklanjuti dan mengusut tuntas," tegasnya.

Dia menjelaskan Senin 18 Februari lalu melapor secara online ke website KPK. Dua hari kemudian Dedi datang langsung ke KPK. "Tapi Kamis lalu saya justru diundang KPK untuk membicarakan kasus yang dilaporkan," ungkapnya.

Di hadapan petugas KPK Dedi membeberkan tiga laporan sekaligus soal Bank daerah yang paling sehat di Indonesia itu. Pertama soal pencairan kredit kepada Koperasi Bina Usaha (KBU) PT Alpindo Mitra Baja (AMB) di Sukabumi senilai Rp 38 Miliar.

Pengajuan kredit ini dianggap tidak memenuhi persyaratan administratif. Namun karena adanya dugaan keterlibatan Gubernur Jabar, pencairan berjalan mulus. "Jelas powernya kuat untuk mempengaruhi," ujarnya.

Pemprov Jabar sendiri memiliki andil saham cukup besar di bank ini dengan 38 persen. Selanjutnya adanya persetujuan pemberian kredit senilai Rp 123 miliar yang juga kepada PT AMB.

"Ini keliru soalnya adanya penyimpangan," jelasnya.

Terakhir adanya dugaan mark up atas biaya pembangunan Gedung T Tower di jalan Gatot Subroto Kav-93 Jakarta. Direksi lama BJB sebelumnya telah menyetujui pembangunan sebesar 200 miliar pada 2011 lalu. Namun direksi baru menaikannya menjadi Rp 550 miliar.

"Ini jelas keliru," jelasnya. Aktivitas pembangunan pun hingga kini belum jalan.

Dia merasa sudah cukup bukti untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang menjerat Bank BJB. Selanjutnya dia serahkan kepada penyidik KPK untuk menindak lebih lanjut. Menurutnya kerugian negara bisa mencapai ratusan miliar.