Merdeka.com - Seratusan pekerja kereta api mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (12/8). Mereka berunjuk rasa menolak rencana eksekusi lahan di Jalan Jawa dan Jalan Madura, Medan.

Demonstran dari DPD Serikat Pekerja Kereta Api Divisi Regional 1 Sumatera Utara dan Aceh ini juga menuntut agar lahan seluas 35.955 persegi itu dikembalikan kepada PT KAI.

Eksekusi lahan itu direncanakan berlangsung besok, Selasa (13/8). Langkah itu merupakan tindak lanjut dari putusan MA yang memenangkan PT Arga Citra Kharisma (PT ACK). Perusahaan ini masih menguasai lahan sengketa itu setelah mendapatkannya dari Pemkot Medan beberapa tahun lalu.

Menurut demonstran, Putusan MA RI Nomor 1040 K/PDT/2012 tertanggal 05 November 2012 jo putusan PT Medan No: 415./PDT/2011/PT.MDN 12 Januari 2012 jo putusan PN Medan No: 314/PDT.G/PN.MDN 12 September 2011, telah merugikan PT KAI.

Pihak PT KAI telah mengajukan PK (peninjauan kembali) atas putusan MA yang memenangkan PT ACK atas lahan seluas 13.578 meter persegi dan 22.377 meter persegi di Jalan Jawa dan Jalan Madura, Medan.

Para pekerja kereta api yakin lahan itu merupakan aset negara yang telah dipercayakan kepada PT KAI, sesuai Surat Menteri Keuangan No S-1069/HK.03/1990 tertanggal 4 September 1990 dan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 530.22-134 tanggal 9 Januari 1991.

Dalam aksinya, para pengunjuk rasa sempat menerobos ke dalam gedung pengadilan untuk bertemu ketua PN Medan Erwin Mangatas Malau. Namun, upaya mereka tidak berhasil.

Adam, Ketua DPD Serikat Pekerja Kereta Api Divisi Regional 1 Sumatera Utara dan Aceh, dan penasihat hukum mereka, Syafaruddin, kemudian diterima Wakil Ketua PN Medan Surya Perdamaian.

Seusai pertemuan, Surya menegaskan, pihaknya menerima aspirasi pengunjuk rasa. Meski mengaku tidak bisa memutuskan penundaan eksekusi, tapi pihak pengadilan tetap akan mempelajari penolakan yang disampaikan pekerja kereta api.