Pejabat Papua diusut KPK, malah ancam ingin merdeka

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menelusuri dugaan korupsi yang dilakukan oleh sejumlah pejabat di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam penelusuran itu, penyidik KPK sempat mendapat ancaman dari pejabat yang terlibat korupsi.

Ancaman tersebut berupa pernyataan kemerdekaan dengan memisahkan diri dari NKRI jika KPK akan mengusut kasus korupsi di sana. "Kalau KPK mengusut kasus kami, kami merdeka," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain menirukan kecaman dari sejumlah pihak yang terlibat korupsi di Papua, Senin (16/7).

Menurut Zulkarnain, KPK tidak akan terpengaruh dan terus mengusut dugaan kasus korupsi tersebut di Papua. Zulkarnain juga menceritakan ketika menghadiri seminar di Papua beberapa waktu lalu, ada dukungan dari berbagai pihak agar KPK tidak terpengaruh terhadap ancaman itu.

"Jangan terpengaruh, itu hanya ancaman belaka. Tidak ada sangkut pautnya pengusutan kasus korupsi dengan ancaman kemerdekaan Papua," ujar Zulkarnain.

Sayangnya, dalam pengusutan kasus korupsi di Papua, KPK mengalami keterbatasan penyidik. Sehingga, menghambat proses penyelidikan. Tidak itu saja, jauhnya jarak yang ditempuh dan memerlukan biaya banyak, membuat hal itu menjadi faktor menghambat KPK.

"Ya bayangkan saja, penyidik kita itu sedikit. Untuk melakukan pengusutan kasus di sana, banyak penyidik yang dikirim dan memerlukan waktu lama. Kalau seperti itu, ada banyak kasus-kasus korupsi lainnya yang sedang ditangani menjadi terbengkalai," kata Zulkarnain.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan KPK sedang berupaya untuk menelusuri kasus korupsi yang terjadi di Papua. Kasus tersebut melibatkan penyelenggaraan negara di Papua.

"Sudah ada beberapa, sekitar tiga kasus yang ditangani KPK. Yaitu kasus korupsi di Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Yapen Waropen," ujar Johan.

Pegawai KPK saat ini berjumlah 700 orang. Jumlah penyidik dan jaksa rata-rata berjumlah 70 orang. Semuanya itu berasal dari kepolisian untuk penyidik dan kejaksaan untuk jaksa. (mdk/has)