Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Kasubdit Kasasi dan PK Mahkamah Agung (MA) Andi Tristianto Sutrisna (ATS) dan Direktur PT Citra Gading Asritama (CGA), Ichsan Suaidi serta pengacaranya Awang Lazuardi Embat (ALE) sebagai tersangka suap penundaan salinan putusan kasasi di MA. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan intensif.

Plh Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati menjelaskan kronologis operasi tangkap tangan yang dilakukan tim satgas, Jumat (12/2) malam. Dia mengatakan ketiga tersangka itu ditangkap di tiga lokasi yang berbeda.

"Pada hari Jumat 12 Februari 2016 sekitar pukul 22.30 WIB, KPK mengamankan ALE dan seorang sopir di parkiran di sebuah hotel di kawasan Gading Serpong Tangerang," kata Yuyuk dalam keterangan pers di KPK, Jakarta, Sabtu (13/2).

Kemudian, lanjut dia, penangkapan berlanjut kepada tersangka Andi. Pejabat MA ini ditangkap di rumahnya yang berlokasi di kawasan Gading Serpong. Di waktu yang hampir sama, tim satgas juga menciduk Ichsan di lokasi yang berbeda.

Saat menciduk Andi, tim satgas menemukan uang sejumlah Rp 400 juta. Diduga uang itu merupakan hasil pemberian Ichsan untuk Andi sebagai pemulus permintaannya agar salinan putusan MA bisa ditunda.

"ATS ditangkap di rumahnya di kawasan gading serpong ditemukan uang sejumlah 400 juta rupiah. Pada saat yang hampir bersamaan ditangkap juga IS di sebuah apartemen di kawasan Karet Jakarta Selatan," terang Yuyuk.

"Transaksi ini diduga berkaitan dengan permintaan penundaan salinan putusan kasasi sebuah perkara dengan terdakwa IS," tambah Yuyuk.

Usai menangkap ketiga tersangka dan tiga orang lainnya, yakni seorang sopir dan dua petugas kemanan komplek Andri, keenamnya lantas digelandang ke gedung KPK sekitar pukul 01.00 WIB dini hari tadi. Keenam orang itu pun menjalani pemeriksaan secara intensif.

Namun, setelah menjalani pemeriksaan cukup lama, KPK hanya menetapkan 3 tersangka yaitu, Andi, Ichsan dan Awang. Sedangkan, tiga orang lainnya dibebaskan karena dianggap tidak ikut terlibat dalam tindak rasuah tersebut.

Atas perbuatannya, Awang dan Ichsan selaku pemberi suap diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Andri selaku pihak yang diduga penerima suap disangka Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.