Merdeka.com - Sejumlah pegiat hak asasi manusia (HAM) datang memenuhi undangan Deputi Tim Transisi, Andy Widjajanto guna mendiskusikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Dalam diskusi tersebut, para pegiat HAM menolak pelaku pelanggaran HAM masuk dalam tim Jokowi-JK.

"Sepatutnya tidak terlibat dalam pengambilan kebijakan dalam rumah transisi, tim Jokowi-JK atau apapun implikasi pemerintahan Jokowi ke depan," ujar perwakilan Kontras, Haris Azhar saat ditemui di Kantor Transisi Jokowi-JK, Rabu (27/8).

Mereka juga membicarakan kriteria yang mungkin diterapkan dalam perspektif HAM dalam penyusunan kabinet Jokowi-JK. Namun mereka tidak menyebutkan nama dan kriterianya.

Diskusi ini akan terus dilakukan hingga 15 September mendatang agar memasuki tahap selanjutnya. Namun sayangnya, mereka belum memiliki kerangka yang jelas.

"Kami berharap, karena juga ditagih oleh Mas Andy untuk lebih konkret komunikasinya lebih lancar ke depan karena kita belum ada kerangka yang jelas tapi Mas Andy tadi menjelaskan 15 september akan jadi deadline untuk proses ke tahap berikutnya," tambahnya.

Pertemuan ini juga mendiskusikan kemungkinan orang-orang yang akan duduk di Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Politik Hukum dan Keamanan. Namun mereka tidak menyebutkan nama.