Merdeka.com - Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Chosiyah, di vonis oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dengan penjara empat tahun ditambah denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan. Sejumlah kalangan di Banten menilai vonis hakim itu melukai rasa keadilan masyarakat, karena dianggap terlalu rendah.

"Ini jelas pelecehan terhadap supremasi hukum. Tindakan suap terhadap ketua MK yang melibatkan Atut begitu mengguncang dan membawa dampak negatif yang masif. Vonis itu sama sekali tidak memberikan efek jera," kata Juru Bicara Masyarakat Transparansi (Mata) Banten Oman Abdurahman.

Oman menuding, majelis hakim tidak mempertimbangkan rasa keadilan publik. Pasalnya, sudah menjadi rahasia bersama, penyuapan Akil Mochtar selaku Ketua Mahkamah Konstitusi ketika itu terkait sengketa Pemilukada Lebak 2013, adalah momentum atas terkuaknya sejumlah kasus tindak pidana korupsi lain yang melibatkan Atut bersama dinastinya.

"Mata Banten sedang mempertimbangkan rencana melaporkan majelis hakim yang menyidangkan kasus tersebut ke Komisi Yudisial," kata Oman.

Oman khawatir terjadi kesalahan penerapan tata acara persidangan serta pelanggaran kode etik. Terlebih, putusan atas perkara Atut ini diwarnai disenting opinion atau beda pendapat. Hakim anggota empat menilai Atut tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sesuai dengan dakwaan primer maupun subsider. Dia menilai Atut sedianya dibebaskan.

"Kami berharap jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan banding atas putusan tersebut. Upaya hukum itu agar tetap menjaga optimisme publik bahwa tidak ada ruang bagi seorang koruptor untuk diringankan hukumannya," ujar Oman.

Sementara itu, penggiat antikorupsi Afie Arbinova menilai, vonis majelis hakim itu sama sekali tidak mencerminkan pendekatan hukum yang progresif. Seolah-olah majelis hakim mengabaikan beberapa fakta persidangan. Misalnya soal pertemuan Atut dan Akil di Singapura. Belum lagi soal kepentingan Atut pada pelaksanaan pada pelaksanaan Pemilukada Lebak 2013.

"Fakta demikian sejatinya adalah upaya terencana. Dalam konteks itulah peran Atut begitu signifikan. Jadi vonis kali ini layak dipertanyakan bukan saja soal besaran hukumannya, tapi juga mengenai pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkaranya," kata Afie.

Diketahui, dalam sidang pembacaan vonis kemarin, Atut terbukti melanggar pasal yang termuat dalam dakwaan primer, yakni Pasal 6 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.