Pegawai pemda paling banyak lakukan korupsi
Merdeka.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan sepanjang semester I 2012 menyatakan bahwa aksi korupsi paling banyak dilakukan oleh pemerintah daerah. Sepanjang paruh pertama tersebut, DKI Jakarta dinobatkan sebagai provinsi terkorup.
Ketua PPATK, Muhammad Yusuf, mengatakan tindak korupsi ini didominasi oleh perorangan sebesar 95,84 persen dan pelaku perusahaan sebesar 4,16 persen. Pelaku perorangan didominasi oleh pemerintah daerah sebesar 40,7 persen, kementerian 16,7 persen dan perusahaan swasta11,1 persen.
"Jabatan yang banyak temukan indikasi korupsi ialah staf/karyawan sebesar 19,2 persen, bendahara 9,08 persen dan kepala daerah 7,5 persen. Modus pelaku terbesar terkait unsur penggelapan dalam jabatansebesar 45,4 persen," ujarnya dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (2/1).
Berdasarkan Laporan Hasil Riset Analisis Strategis diketahui DKI Jakarta menjadi provinsi yang berindikasitindak pidana korupsi terbanyak sejumlah 37,45 persen. Diikuti oleh Kalimantan Timur dengan 8,83 persen dan Jawa Timur 5,55 persen.
Selama tahun 2012, terdapat 108.145 laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dilaporkan 381 oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK. Sementara untuk laporan transaksi keuangan tunai, PPATK menerima 12,2 juta laporan dan laporan pembawaan uang tunai sebanyak 8.817 yang dilaporkan oleh Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan.
(mdk/rin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca SelengkapnyaRugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun
aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.
Baca SelengkapnyaSegera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemprov DKI Mulai Bertahap Menata Identitas Warga Berdomisili Luar Jakarta
tertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas
Baca SelengkapnyaPTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi
Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Minta Kejagung Tak Tutup Ada Tersangka Lain di Korupsi Kereta Besitang-Langsa
Modusnya, para pelaku melakukan korupsi dengan sengaja memecah proyek
Baca SelengkapnyaPolisi Belum Kembalikan Berkas Perkara Firli, Begini Respons Kejati
Kejati DKI Jakarta memastikan tidak ada konsekuensi apapun, jika polisi belum selesai melengkapi petunjuk JPU meski melewati tenggat waktu.
Baca Selengkapnya93 Pegawai KPK Diduga Pungli, Mahfud MD: Tangkap Saja!
KPK independen demi mengatasi korupsi di Indonesia apabila memenangi Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaDewas Nyatakan 12 Pegawai KPK Terbukti Pungli di Rutan Koruptor, Uang Diterima Capai Ratusan Juta
Dewas KPK menyatakan 12 pegawai KPK bersalah terkait pungli di rutan KPK.
Baca Selengkapnya