Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi sejumlah kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas penunjukan Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Partai pendukung pemerintah ini menegaskan Budi Gunawan tidak terlibat sebagai Tim Sukses Jokowi-JK dalam Pilpres 2014 lalu.

Menurut Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, pihaknya meyakini Presiden Jokowi memilih Budi sebagai calon Kapolri karena pria lulusan Akpol 1983 itu memiliki kemampuan dan cakap dalam membawa lembaga Polri bekerja sesuai relnya.

Presiden Jokowi, lanjut dia, sudah mendapatkan masukan dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) soal sosok dan kapabilitas sejumlah calon Kapolri, termasuk Budi, sehingga tentu juga mendapatkan informasi lengkap tentang kepemimpinan dan kemampuan yang bersangkutan.

"Informasi termasuk Budi merupakan lulusan terbaik Akpol. PDIP tentu saja memberikan dukungan atas keputusan Presiden itu," kata Hasto di Jakarta, Minggu (11/1).

Hasto melanjutkan pihaknya percaya sepenuhnya bahwa institusi DPR, yang sudah diserahi nama calon Kapolri, pun akan segera melakukan pembahasan. Hal itu mengingat besarnya tantangan dan harapan publik yang begitu besar terhadap institusi Polri. Khususnya di dalam mental hukum yang berkeadilan, memberantas narkoba dengan segala bentuk turunannya, dan menciptakan rasa aman dan ketertiban.

Terkait rumor yang beredar bahwa Budi Gunawan ikut membuat visi misi Jokowi-JK saat Pilpres lalu, Hasto menegaskan hal itu sama sekali tidak benar.

Hal itu ditekankan Hasto terkait pernyataan Ketua DPP PDI-P bidang Hukum dan HAM Trimedya Panjaitan yang telah dimaknai secara salah oleh sejumlah media massa, dengan menyebut Budi termasuk yang menyusun visi misi Jokowi-JK di pilpres lalu.

Sebagai partai yang sudah mengikuti pemilu beberapa kali, Hasto menyatakan PDIP sangat memahami aturan bahwa seorang perwira aktif kepolisian seperti Budi Gunawan tak bisa terlibat dalam politik praktis.

"Kami paham aturan main. Kami sangat memahami netralitas TNI dan Polri. Jadi PDIP tidak pernah mengajak elite Polri di dalam penyusunan visi misi Jokowi-JK," kata Hasto.

Hasto menjelaskan bahwa visi dan misi hukum Jokowi-JK pada saat kampanye Pilpres lalu disusun oleh sebuah tim, yang terdiri dari unsur Partai Pengusung, Tim 11, dan para akademisi yang memiliki pemahaman politik serta hukum yang kuat.

Karena itu, dia menekankan penunjukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri adalah bagian dari hak prerogatif Presiden Jokowi seperti dimuat dalam aturan perundang-undangan. Dan diharapkan agar semua pihak juga memandangnya dalam konteks aturan main yang ada.

"Kami meyakini bahwa Budi Gunawan akan memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan visi misi Pak Jokowi-JK di bidang hukum," tegasnya.