PDIP Jatim Resmi Polisikan Insiden Pembakaran Bendera Partai
Merdeka.com - Kasus pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mulai berlanjut ke ranah hukum. Sejumlah pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur yang tidak terima dengan insiden tersebut melaporkan kasus itu ke polisi.
Seperti diketahui, insiden pembakaran bendera partai itu terjadi saat ada demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI di depan Gedung DPR/MPR RI pada Rabu (24/6) lalu.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Kusnadi mengatakan, laporan ke Polda Jatim ini merupakan tindak lanjut dari penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi dan menghasut rakyat Indonesia yang dilakukan oleh peserta aksi ANAK NKRI beberapa waktu lalu.
Apalagi, menurutnya, dalam aksi itu simbol PDI Perjuangan telah disandingkan dengan bendera Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang.
"Pembakaran bendera itu sudah masuk unsur pidana, menghasut rakyat Indonesia agar mempunyai pandangan bahwa PDI Perjuangan identik dengan PKI," katanya, Senin (29/6).
Dalam laporan ke Polda Jatim itu, pihaknya mendesak agar aparat penegak hukum memproses hukum secara pidana pelaku pembakar bendera PDI Perjuangan dan penanggungjawab aksi ANAK NKRI.
"Pihak lain yang terkait pembakaran tersebut atau setidak-tidaknya melakukan pembiaran (by omission) terhadap aksi pembakaran bendera Partai atau atribut PDI Perjuangan juga harus diseret (ke hukum). Kelompok tersebut membuat sendiri, membawa sendiri lalu teriak-teriak provokatif sambil membakar bendera," ujarnya.
Sementara itu, salah satu anggota tim hukum PDI P Jatim, Martin Hamonangan, mengatakan, pihak Kepolisian harus melakukan pengawasan adanya indikasi masalah pembakaran di Jakarta akan digeser ke daerah khususnya Jatim.
"Yakni dengan membentuk gerakan-gerakan atau kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan gerakan anti komunis, tetapi tujuannya adalah untuk menyerang pemerintahan yang sah," terangnya.
Pengaduan ini sendiri dilakukan tim hukum yang beranggotakan 17 orang yang tergabung dalam Tim Hukum DPD PDI Perjuangan Jatim dan sejumlah pengurus. Rombongan pengurus PDI Perjuangan Jatim ini pun diterima Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Demo Asosiasi Kepala Desa di DPR Hari Ini, 2.730 Personel Kepolisian Dikerahkan
anggota gabungan akan ditempatkan di titik yang telah ditentukan guna mengantisipasi adanya aksi yang anarkis
Baca SelengkapnyaAktivis PP KAMMI Dikeroyok dan Sempat Diancam Dibunuh Anggota TNI di Jaktim, Begini Kronologinya
Korban sempat dipingpong ketika melaporkan pengeroyokan itu ke polisi.
Baca SelengkapnyaGelombang Demonstrasi Muncul Jelang Pengumuman Hasil Pilpres, Ini Respons Gibran
Aksi demonstrasi terus bermunculan menjelang pengumuman hasil Pemilu 2024. Massa di antaranya berunjuk rasa di sekitar Gedung KPU, DPR/MPR, hingga Bawaslu RI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sempat Memanas, Massa Demo di Depan Gedung DPR Dibubarkan Paksa Polisi
Massa akhirnya mundur secara perlahan dan membubarkan diri dari sekitar gedung DPR RI
Baca Selengkapnya3.929 Aparat Gabungan Disebar Kawal Demo Terkait Kecurangan Pemilu di Depan Gedung DPR Hari Ini
Polisi akan melakukan pengamanan demi menjaga kondusifitas selama aksi unjuk rasa berlangsung.
Baca SelengkapnyaFOTO: Geruduk DPR, Massa Aliansi Mogok Makan Desak RUU PPRT Disahkan
Mereka mendesak DPR untuk segera membahas RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan mengesahkannya agar dapat memberikan perlindungan bagi para PRT.
Baca SelengkapnyaSidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaPDIP Ungkap Akar Rumput Kubu 01 dan 03 Suarakan untuk Bergabung: Demokrasi Harus Diselamatkan
PDIP tidak menutup kemungkinan terjadinya koalisi antara kubu Ganjar dan Anies di putaran kedua Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPeta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca Selengkapnya