Merdeka.com - Juru bicara PDIP Eva Sundari langsung protes saat media menyebut citra Komjen Budi Gunawan sebagai polisi berekening gendut. Eva meminta publik menghargai keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Kalemdikpol itu sebagai Kapolri.

"Jadi Kapolri itu dipilih presiden bukan di bawah ICW, kita harapkan masyarakat jangan memvonis," jelas Eva di Bakoel Koffie, Jakarta, Sabtu (11/9).

Menurut Eva, predikat tersebut belum tentu benar. Menurutnya, Budi Gunawan dikenal sebagai orang yang dekat dengan siapa saja dan punya citra yang baik.

"Kita kasih waktu membuat terobosan, kita pantau karena pemilihan sudah sesuai, kita kasih kesempatan karena insting Jokowi itu oke," sambung dia.

Seperti diketahui, ICW menolak keras Komjen Budi menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara karena terindikasi memiliki rekening gendut. Budi masuk dalam daftar jenderal polisi yang memiliki rekening gendut. Dari hasil temuan PPATK tanggal 19 Agustus 2008, jumlah harta kekayaan Budi sebanyak Rp 4,6 miliar. Budi juga tercatat bersama anaknya pernah membuka rekening dan menyetor uang Rp 29 miliar dan Rp 25 miliar.

Komjen Budi Gunawan mengklaim kasus rekening gendut telah selesai. Pihak Bareskrim telah menindaklanjuti laporan hasil analisis dari Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2010.

"Masalah itu perlu saya luruskan bahwa terkait LHA (Laporan Hasil Analisis) dari PPATK sudah ditindaklanjuti oleh Bareskrim pada tahun 2010 dan hasilnya sudah dikirim ke PPATK. Jadi masalah itu telah selesai. Artinya wajar dan dapat dipertanggungjawabkan," klaim Budi di gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/7).