Merdeka.com - PDIP berharap Mahkamah Konstitusi (MK) segera mengeluarkan putusan sela dalam menyidangkan perkara gugatan Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Putusan sela itu diperlukan sebelum pelantikan anggota DPR pada 1 Oktober 2014.

Politikus PDIP Trimedya Panjaitan mengharapkan MK dapat melaksanakan pleno sebelum tanggal 1 Oktober mendatang. Lewat pleno, hakim bisa memberikan putusan sela.

"Jadi kalau MK telat, harapan kami ada putusan sela, sehingga yang dipakai undang-undang lama," kata Trimedia di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (10/9).

Menurutnya, putusan sela bukan untuk merebut kursi ketua DPR semata. Namun lebih jauh upaya membendung rencana koalisi Merah Putih yang berpotensi menyandera pemerintahan baru.

"Menurut kami ini bukan ketua DPR lagi, apalagi kalau melihat syahwat kawan-kawan koalisi Merah Putih, kami lihat UU Pilkada, spiritnya bukan menyelamatkan demokrasi tapi bagaimana menguasai parlemen dan bagaimana mengganggu jalannya pemerintahan Pak Jokowi dan Pak JK," ujarnya.

Dalam gugatannya, pemohon menilai pemberlakuan aturan pemilihan pimpinan DPR dan pimpinan alat kelengkapan DPR sebagaimana diatur dalam pasal 84, pasal 97, pasal 104, pasal 109 pasal 115, pasal 121 dan pasal 152 UU MD3 merugikan hak konstitusional PDI-P selaku pemenang pemilu. Pemohon meminta MK menunda berlakunya pasal-pasal tersebut karena dianggap inkonstitusional.