Merdeka.com - Polri meminta anggaran pengamanan pemilu hingga Rp 3,5 triliun. Anggaran fantastis ini dinilai justru tidak berlebihan dan wajar untuk mengamankan event lima tahunan itu.

Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari justru prihatin anggaran pengamanan pemilu bagi Polri baru disetujui Rp 1 triliun. Karena itu, ia pun berusaha melobi Kementerian Keuangan agar anggaran Rp 3,5 triliun bisa cair sepenuhnya.

"Saya agak prihatin. Dari laporan teman-teman Banggar, masih disetujui Rp 1 triliun. Sehingga Komisi III harus membantu melobi Kemenkeu agar menyetujui sisanya," ujar Eva dalam pesan singkat, Selasa (17/12).

Tidak hanya itu, dia menilai, dana Rp 3,5 triliun masih sangat kurang bagi Polri untuk mengamankan pemilu. Sebab jika dihitung, lanjut dia, setiap anggota polisi yang bertugas mengamankan pemilu hanya mendapat Rp 35 ribu.

"Dari dana Rp 3,5 T tersebut honor polisi sangat rendah yaitu Rp 35 ribu per orang, jauh di bawah honor satpol PP. Jadi jika ingin menghargai secara pantas, jumlah itu masih kurang," imbuhnya.

Politikus PDIP ini pun meminta agar Kementerian Keuangan mendukung penuh kinerja kepolisian dalam menjaga pemilu. Tujuannya, agar semua berjalan dengan lancar.

"PDIP meminta dukungan serius Menkeu terhadap kesejahteraan para aparat kepolisian sehingga mereka serius bekerja dan terjaga integritasnya dalam memastikan pemilu dapat berjalan lancar dan berkualitas," tegas dia.

Soal peluang penyelewengan anggaran fantastis itu, Eva berpendapat, uang tersebut baiknya dikirim langsung ke rekening masing-masing anggota kepolisian yang bertugas menjaga keamanan pemilu. "Saya menyarankan mekanisme non cash atau langsung ke rekening masing-masing aparat sehingga meminimalisir peluang korupsi," pungkasnya.