Merdeka.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyindir partai yang hobi mengimpor pangan. Dia menyebut, partai tersebut bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sindiran ini disampaikan Hasto saat menyampaikan sambutan dalam Seminar Nasional Daulat Pangan Wujudkan Kesejahteraan Petani dan Konsolidasi Program Mari Sejahterakan Petani (MSP) di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/2).

"Ada partai yang hobi mengimpor pangan. Beberapa waktu lalu yang namanya minyak goreng saja ada yang dikorupsi, yang namanya garam ada yang dikorupsi saudara-saudara sekalian. Betul?" kata Hasto.

Menurut Hasto, Indonesia sebetulnya mempunyai semangat berdaulat di bidang pangan. Sehingga impor pangan tidak diperlukan lagi.

Dia mengatakan, Indonesia bisa memanfaatkan kekayaan wilayahnya. Misalnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan curah hujan rendah, bisa dimanfaatkan untuk memproduksi garam lewat penguapan.

"Padahal kita bisa, yang namanya daerah NTT itu curah hujannya itu rendah, untuk merancang pabrik garam, ini sederhana prosesnya. Hanya penguapan saja sudah jadi garam itu," paparnya.

Hasto menegaskan, PDIP tidak bisa melarang impor pangan. Sebab, pemerintah Jokowi tidak dikuasai sepenuhnya oleh PDIP. Ada partai-partai lain yang ikut bergabung dengan membawa kepentingan masing-masing.

Meski begitu, Hasto enggan mengungkap nama partai politik yang dimaksud. Dia hanya menyebut, partai itu sudah menjadi pemberitaan di media massa.

"Udah tahu di berita banyak sampai ada menteri yang ditanya kok kuotanya sekian realisasinya sekian, itu kan tahu," imbuhnya.

Impor Beras

Diberitakan sebelumnya, Perum Bulog kesulitan melakukan penyerapan beras di dalam negeri, sehingga harus menempuh langkah impor. Sesuai Rakortas per 8 November 2022, Perum Bulog mendapat tugas untuk melakukan impor 500.000 ton, 200.000 ton di antaranya ditarget bisa diserap pada akhir Desember 2022 ini.

Tercatat, Indonesia terakhir kali melakukan impor beras umum melalui penugasan Bulog pada 2018 silam, yakni sebesar 1,8 juta ton. Sementara pada kurun waktu 2019-2021, impor dilakukan sangat kecil. Itu pun beras jenis khusus yang tidak diproduksi di Indonesia, untuk kebutuhan hotel, restoran, dan kafe.

Meski Indonesia kembali membuka keran impor tahun ini, Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo justru bersikeras mengatakan, produktivitas beras nasional tahun ini adalah yang paling bagus.

"Ini merupakan produktivitas paling tinggi selama Indonesia ada. Tanya BPS," kata Mentan Syahrul Yasin Limpo saat ditemui seusai Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (7/12).