PDIP: 10,4 juta DPT bermasalah cenderung fiktif
Merdeka.com - PDI Perjuangan (PDIP) menuding jika 10,4 juta data pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dimasukkan oleh KPU ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) cenderung fiktif.
PDIP juga telah membentuk tim khusus untuk mengkaji indikasi kecurangan dalam Pemilu 2014 itu.
"Saya tidak katakan semua fiktif, cenderung fiktif," kata Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP, Arif Wibowo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/11).
Dia menjelaskan, data yang ia peroleh tersebut didapatkan dari tim yang dibentuk oleh partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu. Karena itu, dia pun meminta agar KPU segera membereskan persoalan pemilih bermasalah.
"Karena nanti di Pilpres tidak sempat lagi. Basis Pilpres itu dari DPT pileg. Itu makanya kita ributkan sekarang supaya DPT Pilpres aman tidak kacau," tegasnya.
Sementara itu, menanggapi klaim KPU yang menyatakan telah berhasil memperbaiki 3,2 juta data pemilih bermasalah, Wakil Ketua Komisi II ini menantang untuk segera memberikan data itu dan diuji bersama.
"Berikan kepada kami. Jangan klaim-klaim (sudah diperbaiki) saja. Selama ini tidak ada penyandingan (data)," ujarnya.
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP mewanti-wanti Gibran agar tidak lagi berbohong usai secara resmi dilantik menjadi Wakil Presiden.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaPDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.
Baca SelengkapnyaAdian menegaskan, sangat terbuka kemungkinan terjadi kecurangan pada pelaksaan pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres).
Baca SelengkapnyaPDIP menilai Presiden Jokowi tidak perlu kampanye meski diizinkan UU Pemilu.
Baca SelengkapnyaPDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keseluruhan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaLalu, saat disinggung kapan pertemuan antara kedua pimpinan partai itu terjadi, dia meminta untuk menunggu saja.
Baca SelengkapnyaEtika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.
Baca Selengkapnya