Merdeka.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Eman Suryaman mengatakan pemerintah tidak perlu membuat pengelompokan organisasi kemasyarakat (ormas). Sebab menurutnya, ormas sudah sesuai dengan kriteria mulai dari dunia pendidikan hingga agama.

"Enggak perlu. Ormas ya ormas aja kan kriterianya ada. Yang basis agama ada, ekonomi ada, basis dunia pendidikan ada. Di NU kan juga ada," kata Eman ditemui di Rumah Dinas Wakil Presiden, Selasa (27/11) malam kemarin.

Menurut dia seharusnya pengelompokan ormas tidak dilakukan sebab sudah ada pembinaan yang sejak lama dilakukan pemerintah. Hal tersebut kata dia tidak hanya dilakukan pada ormas saja tetapi dalam lingkungan masyarakat seperti di kampus, hingga majelis taklim.

"Dari pemerintah itu kan ada pembinaan dari ormas-ormas bisa melalui dunia pendidikan di kampus, masyarakat, sekolah, majelis taklim, termasuk seluruh agama. Supaya kendali bagaimana mereka memahami NKRI, kebersamaan, pemahaman tentang silaturahmi, itu yang harus dikedepankan," ungkap Eman.

Eman menyarankan agar pemerintah seharusnya bisa bekerja sama dengan para ormas. Tidak hanya itu, ormas juga jadi wadah untuk mengkritik pemerintah agar ada keseimbangan dalam pemerintahan.

"Tapi bisa juga kritik pemerintah agar ada dinamisasi, sumbangan pemikiran pemerintah," kata Eman.

Mendagri akan Kelompokan dan Bina Ormas

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya mengatakan pemerintah ingin berkolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas). Dia mengaku sudah meminta kepada Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Plt Dirjen Polpum) Bahtiar agar mendata Ormas mana saja yang bisa diajak berkolaborasi dengan pemerintah.

"Nanti saya minta Plt Dirjen Polpum kalau perlu dibuat klasifikasi berdasarkan variabel-variabel tertentu, ormas mana yang bisa diajak berkolaborasi, mana ormas yang perlu dibina dulu, mana ormas yang perlu diluruskan sebelum dibina," kata Tito seperti dilansir Antara, Selasa (26/11).

Dia mencontohkan jika Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dianggap tidak memiliki kaki untuk turun ke masyarakat.

Tetapi, kata dia, ada anggaran untuk membuat program untuk masyarakat. Sehingga, salah satu alternatifnya adalah dengan menggaet Ormas sebagai kaki yang bergerak ke lapangan.

"Contohlah, Kementerian PPPA, Kementerian Kesehatan, misalnya, dia ada yang kurang. Nah ini bisa merangkul teman-teman Ormas untuk bergerak di bidang itu menjadi kaki untuk bergerak ke lapangan," ujar Tito.