PBNU akan Sesuaikan Jadwal Muktamar dengan Aturan PPKM saat Libur Tahun Baru
Merdeka.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj menegaskan pihaknya akan taat mengikuti aturan pemerintah soal jadwal Muktamar NU. Rencananya muktamar akan digelar pada 23-25 Desember 2021. Sementara, pemerintah akan menerapkan PPKM level 3 di seluruh Indonesia saat libur Natal dan Tahun Baru.
"Saya ikuti pemerintah, sesuai jadwal. Kalau pemerintah memundurkan atau tidak mengeluarkan izin. Katanya mau ada PPKM level 3. Panitia akan taat pemerintah," kata KH Said Aqil Siradj dilansir Antara, Kamis (18/11).
Hingga kini persiapan Muktamar NU juga masih belum 100 persen. Masih banyak yang belum diselesaikan termasuk di lokasi Muktamar NU di Provinsi Lampung.
"65 persen (persiapan Muktamar NU), masih banyak (yang belum diselesaikan untuk persiapan Muktamar NU). Aula saja belum jadi," kata dia lagi.
Said menambahkan, dalam diktum putusan Konbes NU, rapat akan diputuskan perubahan waktu Muktamar jika kondisi belum memungkinkan.
"(Soal masa khidmat) Tidak ada masalah. Putusan konbes mengatakan, masa khidmat PBNU berlaku sampai terlaksananya Muktamar ke-34. Jelas ya," pungkasnya.
Terkait dengan sejumlah calon yang santer dikabarkan maju termasuk dukungan dari sejumlah PCNU di Jawa Timur kepada calon lain, ia mengatakan tidak apa-apa.
"Tidak apa-apa," kata dia.
Dia juga sengaja datang ke Kediri. Selain menghadiri acara peresmian masjid di Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Lirboyo Kediri, juga menghadiri acara wisuda yang digelar di Aula Muktamar, Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri.
Sejumlah nama memang santer diajukan menjadi calon Ketua Umum PBNU. Calon yang dikabarkan maju adalah KH Said Aqil Siradj yang juga adalah Ketua Umum PBNU saat ini. Ia tidak keberatan jika diajukan lagi menjadi calon Ketua Umum PBNU untuk ketiga kalinya. Nama lainnya adalah KH Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya. Saat ini, Gus Yahya menjadi Katib Aam PBNU.
Selain itu, nama lain yang juga sempat santer adalah Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla (JK) yang juga diusulkan maju dalam Muktamar NU. Namun, Jusuf Kalla dalam keterangan tertulisnya menyebutkan bahwa Nahdlatul Ulama itu kebangkitan para ulama. Jadi yang pimpin musti ulama juga.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah akan menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh wilayah Indonesia yang akan berlaku mulai 24 Desember 2021.
Muhadjir Effendy mengatakan kebijakan tersebut rencananya berlangsung selama kurang lebih satu pekan, yakni hingga 2 Januari 2022. Menurut dia, sudah ada kesepakatan bahwa aturan yang berlaku di Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali nantinya diseragamkan.
Sedangkan untuk kegiatan Muktamar NU, PBNU berencana menunda penyelenggaraan Muktamar NU yang rencananya digelar pada 23-25 Desember 2021. Pelaksanaan agenda lima tahunan tersebut rencananya akan mundur menjadi 31 Januari 2022 dengan lokasi rencana tetap di Provinsi Lampung.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PBNU Tetapkan 1 Ramadan 1445 H Jatuh Pada 12 Maret 2024
Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada tanggal 12 Maret 2024
Baca Selengkapnya7 PPLN Kuala Lumpur Dinonaktifkan, PSU Diambil Alih KPU RI
KSK dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 dan TPS pada Minggu tanggal 10 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPU Targetkan Rekapitulasi Suara Luar Negeri Selesai Besok
Proses rekapitulasi hasil perolehan suara dari luar negeri telah mencapai 90 persen hingga Minggu sore.
Baca SelengkapnyaPNS Boleh Tambah Libur saat Natal dan Tahun Baru, tapi Ada Syaratnya
Para atasan diperbolehkan memberikan izin cuti ke PNS, dengan catatan pelayanan publik tetap berjalan.
Baca SelengkapnyaKPU Bantah Ada Hasil Hitung Suara Pemilu di Luar Negeri Sebelum 14 Februari
Pemungutan suara di luar negeri berjalan lebih dulu namun, penghitungan dibarengi dengan di dalam negeri
Baca SelengkapnyaPBNU Dukung Wacana Pilpres Satu Putaran: Bisa Hemat Anggaran dan Pas Ramadan Khusyuk Ibadah
Gus Ipul menyebut Pilpres 2024 satu putaran bisa mendukung kekhusyukan umat Islam dalam menjalankan ibadah pada Ramadan 1445 Hijriah.
Baca SelengkapnyaKetua PBNU Berharap Ramadan Bisa Turunkan Tensi Politik
Bulan Ramadan harus jadi momentum untuk meningkatkan kesabaran dan pengendalian diri
Baca SelengkapnyaCatatan Komnas HAM untuk KPU Selama Pelaksanaan Pemilu 2024
Salah satu yang disorot soal netralitas aparat selama mengawal jalannya Pemilu tahun ini.
Baca Selengkapnya