Merdeka.com - Sejumlah penghadangan yang dilakukan ratusan karyawan PT Kereta Api (KA) akhirnya melunak. Mereka pasrah lahan dan bangunan 14 rumah dieksekusi. Lahan itu berdiri di atas sekitar 1,3 hektare. Barang demi barang di dalam rumah akhirnya dibawa oleh pihak Pengadilan Negeri Bandung.

Menurut Humas Daop II Jaka Jakarsih, pihaknya akan kembali memperjuangkan di pra-peradilan. Dia mengakui tidak bisa kembali menghadang eksekutor dan kepolisian yang jumlahnya lebih banyak.

"Kami akan memperjuangkan di pra peradilan, kita mengumpulkan bukti baru, dan upaya PK (Peninjauan Kembali) dengan mengumpulkan bukti-bukti baru," kata Jaka di lokasi, Rabu (9/10).

Dia mengaku, sejak gugatan dilayangkan 2008 lalu di Pengadilan Negeri Bandung dan dikalahkan oleh 33 orang yang mengaku ahli waris Soehe alias Oehe yang dikepalai Odas. Namun pihaknya kembali melayangkan gugatan dengan dugaan adanya pemalsuan segel.

"Kami menang di sini, kenapa tidak ada penundaan eksekusi," terangnya.

Dalam waktu dekat ini ia akan melakukan proses perdata juga. "Pokoknya kami akan melakukan upaya bantahan eksekusi, kami juga berusaha melakukan PK," tandasnya.

Menyikapi hal tersebut, kuasa hukum Odas, Dose Hudaya mengaku upaya eksekusi yang dilakukan oleh petugas juru sita PN Bandung telah sesuai aturan. "Kita punya putusan dari pengadilan, tidak langsung dieksekusi," jelasnya.

Dia pun menyatakan bahwa lahan tersebut 80 persennya ternyata tidak dikuasai oleh PT KAI namun oleh pihak swasta. "Coba tanya rumah-rumah ini punya siapa, ini dimiliki pengusaha," jelasnya.

Pantauan merdeka.com pukul 11.15 WIB, karyawan PT KA sudah tidak ada upaya perlawanan. Situasi yang sebelumnya sempat mencekam sudah mulai reda. Mereka satu demi satu membubarkan diri. Sedangkan juru sita mengeksekusi rumah-rumah.