Pasal soal penahanan di KUHAP akan diubah

Merdeka.com - Pemerintah berencana melakukan perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam waktu dekat. Pembahasan ini sempat dilakukan pada rapat terbatas bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana, kemarin (4/10). Salah satu pasal yang akan mendapat perubahan terbanyak adalah masa penahanan bagi pelaku kejahatan.

"Kita ini masa penahanan yang terlama di dunia, di tahan penyidik, penuntut umum, bisa 110 hari baru diadili. Kadang-kadang jarak yang jauh, cepat berakhir proses penahanan itu," kata Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/10).

Menurut dia, perubahan ini dilakukan berdasarkan ratifikasi Indonesia atas The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Dalam ketentuannya, setiap orang yang menjalani masa tahanan itu harus segera menjalani peradilan tanpa harus menunggu lama. Kebijakan ini dijalani oleh Peradilan Malaysia yang hanya 1x24 jam.

"Rencananya, kalau bisa 2x5 hari masa penahanan, perlu ada kemauan keras, kerja keras. Kita memang harus bekerja keras. 110 hari, menjadi 10 hari, kalau tidak bisa 10 hari dan maksimal 15 hari," lanjut Amir usai rapat kabinet terbatas.

Dalam aturan KUHAP sebelumnya, Pasal 24 memberikan penyidik untuk melakukan penahanan selama 20 hari dan dapat diperpanjang hingga 40 hari. Sehingga, tersangka dapat ditahan pihak penyidik maksimal hingga 60 hari untuk kepentingan pemeriksaan. Jika melebihi, penyidik diwajibkan untuk melepaskan tersangka dari tahanan.

Hal itu berlanjut hingga tingkat kejaksaan, pada Pasal 25 lembaga ini diberikan kewenangan untuk menahan tersangka selama 20 hari dan dapat diperpanjang hingga 30 hari untuk kepentingan pemeriksaan. Jika sampai batas maksimal kejaksaan belum dapat menyelesaikannya, maka tersangka harus dilepaskan demi hukum.

Dari seluruh lembaga penegakkan hukum, hanya Polri yang mengemukakan keberatannya di hadapan seluruh menteri yang hadir. Meski demikian, penyusunan masih dilakukan dan memasukkan harmonisasi ke dalam rancangan perubahan KUHAP tersebut.

"Keberatan pihak Polri, membawa terduga di teritori kita memerlukan waktu. Ada terobosan, agar yang berada di perjalanan tidak dihitung. Kami lakukan harmonisasi, apa yang menjadi alasan, kendala yang dikemukakan Polri," ujar dia.

Dengan adanya perubahan terhadap aturan ini, diharapkan kasus hukum pidana di bawah lima tahun dapat dikurangi. Jaksa dapat membuka peluang kepada hakim agar proses peradilan tidak dilanjutkan lebih jauh terhadap kasus-kasus tertentu.

"Seperti kasus sandal jepit dan segala macam, tidak perlu memenuhi rutan," ujar dia.