Merdeka.com - Anggota Komisi III Ahmad Dimyati Natakusuma meminta, agar pasal dalam KUHP tentang kumpul kebo disempurnakan kembali. Sebab dia khawatir, pasal tersebut rawan muncul fitnah.

Misalnya, dalam pasal dijelaskan bila yang berhak melapor adalah yang merasa dirugikan, termasuk masyarakat."Bagaimana jika yang melapor ternyata punya niat memfitnah?"

Oleh karena itu dia meminta agar pasal tersebut diubah begini; yang berhak melaporkan adalah pemilik rumah sewa.

"Yang mengadukan pemilik kosan, atau pemilik rumah, atau orang tua. Kalau masyarakat itu bahaya, bisa jadi provokator. Ini kan terkait masalah orang dewasa yang tinggal satu rumah," katanya, Rabu (10/4).

Sementara itu, Pakar Hukum Pidana Profesor Andi Hamzah mengungkapkan kekhawatiran yang mirip terkait dengan pasal 485 dalam draf KUHP yang mengatur tentang kumpul kebo. Menurut dia pasal delik pengaduan kumpul kebo jelas dapat menimbulkan fitnah.