Merdeka.com - Skandal pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam rekaman percakapan lobi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang dilakukan oleh Ketua DPR, Setya Novanto (Setnov) terus bergulir. Bahkan, persoalan ini menjadi perhatian khusus bagi sejumlah pihak khususnya para elite politik.

Para politikus kuat seperti Ketua Umum Gerindra sekaligus pimpinan Koalisi Merah Putih (KMP), Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol Bali, Aburizal Bakrie (Ical) dan Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono.

Kemudian, Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz, Politikus PKS sekaligus Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah serta Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon terus memberi dukungan moril untuk Setnov. Bukan hanya itu, mereka bahkan menyatakan siap pasang badan dalam persoalan yang membelit Setnov.

Sadar kasus ini menjadi polemik dan pusat pergunjingan, para politikus kuat yang sebagian besar tergabung dalam KMP lantas membuat pertemuan di kediaman Prabowo. Pertemuan itu digelar untuk mendengar secara langsung penjelasan Setnov terkait skandal tersebut.

Dari hasil pertemuan, politikus-politikus yang memiliki pengaruh dalam kancah politik ini pun menyatakan akan tetap berdiri di barisan belakang Setnov untuk menyelesaikan persoalan yang dipicu oleh laporan Menteri ESDM, Sudirman Said kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Para politikus yang cukup diperhitungkan ini merasa yakin jika Setnov tidak mungkin mencatut nama Jokowi-JK. Mereka, menuding isi transkip dari rekaman percakapan itu diedit oleh pihak-pihak tertentu.

Bahkan, di antara mereka ada yang menyebut percakapan antara Setnov dengan pengusaha M Riza Chalid dan Dirut PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, sengaja direkam dan dibocorkan untuk menjatuhkan politikus Golkar dari tahtanya sebagai pimpinan parlemen.

Berikut merdeka.com rangkum daftar para politikus kuat yang ada di belakang Setnov :

Prabowo Subianto

Sepekan terakhir, Ketua DPR, Setya Novanto menjadi sasaran kritik lantaran dituduh mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) serta meminta jatah dalam pembahasan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.Namun, kali ini Setnov tidak sendirian. Pasalnya, Koalisi Merah Putih (KMP) yang dipimpin oleh Prabowo Subianto siap pasang badan. Bagi Prabowo, Setnov adalah kawan yang harus dibela."Kalau Pak Prabowo semalam bilang, kalau kawan kita harus bela. Tapi, kalau salah itu hukum. Kalau benar ya kita apalagi," kata Wakil Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon.Dijelaskan Fadli, pernyataan itu ditegaskan Prabowo saat KMP melakukan pertemuan dengan Setnov di Hambalang, Bogor. Pada pertemuan, Setnov sudah menjelaskan jika tidak ada pembicaraan mengenai permintaan saham dan mencatut nama presiden, sebagaimana yang terdapat dalam rekaman perbincangan yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)."Enggak ada itu. Itu diadakan-adakan saja. Saya berani berdebat itu di bagian mana Setya Novanto mencatut saham. Yang katanya Papa Minta Saham itu mana kalimatnya. Itu otaknya di mana? Itu mengatakan di mana dia minta saham. Baca dong transkripnya, enggak ada itu," kata Fadli.Meski akan mem-backup Setnov habis-habisan, kata Fadli, KMP juga menghormati proses di MKD. "Bersikap kita menghargai yang ada di MKD, dan kita juga mendukung apa yang dikatakan Setya Novanto. Kita backup lah," tegasnya.

Aburizal Bakrie

Ketua Umum Parai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) mengatakan, Koalisi Merah Putih (KMP) telah mendengarkan secara utuh penjelasan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) soal pertemuannya dengan PT Freeport Indonesia. KMP bakal pasang badan untuk Setya Novanto karena dianggap tidak bersalah."Membahas dan mendengarkan dari Pak Novanto tentang kejadian sebenarnya. Pak Novanto memberikan penjelasan yang jelas sehingga kita seluruh KMP merasa dia tidak bersalah," kata Ical di sela-sela acara perayaan Deepavali di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (21/11).Ical menjelaskan, Setnov sudah memberikan penjelasan secara gamblang di depan elite-elite KMP. Penjelasan Setnov dilakukan di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Hambalang, Bogor, Jumat (20/11).Walaupun KMP bakal pasang badan untuk membela Setnov, Ical menegaskan, akan tetap menghormati proses di Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Dalam waktu dekat, KMP belum segera mengambil langkah-langkah strategis untuk membela Setnov."Kita hormati MKD Itu. Serahkan pada MKD," tegas Ical.‎

Agung Laksono

Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono meminta agar kasus yang menimpa Ketua DPR Setya Novanto dilandasi dengan asas praduga tak bersalah. Dia juga mengimbau agar Mahkamah Kehormatan Dewan menangani kasus ini secara terbuka."Harus dibuktikan dulu jangan memaksa. Karena itu sidangnya harus terbuka," Ujar Agung Laksono saat menghadiri syukuran HUT ke-58 Kosgoro 1957, Jumat (20/11).Jika memang Setya Novanto terbukti bersalah, kata dia, tentu ada sanksi yang akan dijatuhkan kepada ketua DPR tersebut. Menurut Agung kasus ini merupakan skandal kesalahan besar.Namun jika Setya Novanto terbukti tidak bersalah maka nama baiknya harus dipulihkan. Yaitu dengan cara mendeklarasikan bahwa Setya Novanto terbukti tidak bersalah atas dugaan pencatutan nama presiden."Tentu jika memang terbukti dan divonis bersalah pasti akan dijatuhi sangsi. Jika tidak terbukti maka (namanya) harus dipulihkan," ujarnya.Perihal banyaknya desakan agar ketua DPR dari fraksi Partai Golkar tersebut mundur dari jabatannya, dia berkomentar jika memang ada aturan yang mengharuskan Setnov untuk mundur maka sepatutnya aturan tersebut dilakukan.Kendati demikian Agung menilai jika sejauh ini Setnov belum dinyatakan bersalah maka tidak wajib untuk mundur dari jabatannya untuk saat ini. Agung juga menambahkan, selain mengedepankan asas praduga tak bersalah ia juga mengatakan agar MKD cepat menggelar sidang kasus ini agar tidak terjadi turbulensi dalam politik ataupun legislasi."Makanya MKD harus cepat, biar tidak terjadi turbulensi di politik dan bisa memperbaiki citra legislasi," pungkasnya.

Djan Faridz

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz menilai isu Ketua DPR Setya Novanto mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla untuk meminta saham di PT Freeport Indonesia sebesar 49 persen tidak masuk akal."Saya tidak melihat apa yang dituduhkan itu betul karena sesuatu yang di bicarakan itu tidak masuk akal ada orang minta saham 49 persen dan 30 persen. Sejak saya TK kalau saya punya kue 100 persen enggak ada saya kasih sebanyak itu," ujarnya ketika menghadiri acara silahturahmi nasional PPP, Jakarta, Minggu (22/11).Untuk itu, Djan meminta agar Mabes Polri turun tangan dalam menyelidiki kasus tersebut."Saya berharap Mabes Polri untuk turun tangan minta rekaman seutuhnya bagaimana rekaman seutuhnya karena sekarang yang kita dengar baru sepotong-potong," lanjutnya.Jika Mabes Polri sudah turun tangan dalam menyelidiki kasus itu, Djan yakin jika polemik itu dapat menemui titik terang."Justru mabes bisa mendapat rekaman seutuhnya kalimatnya betul enggak minta itu dari Pak Novanto kalau enggak ada itu kan fiktif," tambahnya.Dia menegaskan bahwa kasus tersebut merupakan rekayasa semata. Dia kembali menganalogikan kasus tersebut dengan contoh kue yang sebelumnya diutarakan."Kembali ke masa kecil pernah enggak sih kita minta kue sahabat kita sampe 49 persen," tutupnya.

Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengakui PT Freeport Indonesia terus melobi pimpinan DPR agar kontraknya diperpanjang. Hal tersebut lantaran DPR ngotot tidak akan memperpanjang kontrak perusahaan itu."Loh ini kan dari awal kita menjadi pimpinan itu kan, direksi Freeport memang ingin ketemu kita, kalau yang saya dengar. Tapi saya enggak pernah ketemu. Mereka terus ngejar-ngejar, bahkan saya mendengar ada banyak orang mengontak minta jalur ketemu dan memang mereka minta terkait perpanjangan, jadi dugaan saya yang aktif itu ya Freeport," kata Fahri di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).Politikus PKS ini menjelaskan akhirnya Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) bertemu dengan perwakilan PT Freeport. Namun dia menyayangkan ternyata ada pihak tertentu yang merekam obrolan itu."Yang minta ketemu mereka (Freeport). Lalu mereka yang merekam ya itu yang belum saya mengerti karena saya belum dengar rekamannya. Saya tanya Pak Setnov apa bapak yang merekam? Dia bilang enggak," tuturnya.Sejauh ini Fahri tak tahu apa maksud perwakilan Freeport yang melobi pimpinan DPR, lalu merekam obrolan pertemuan itu. Dia juga mengakui bahwa karena pertemuan itu keputusan pimpinan DPR terkait perpanjangan kontrak PT Freeport hampir melunak."Poinnya saya belum bisa masuk inti dari masalahnya, tapi saya mengerti ini ada perusahaan asing merekam pimpinan DPR lalu kemudian diumumkan ke publik. Setelah kita sendiri menyerang, karena terus terang kami tidak setuju Freeport diperpanjang. Mohon maaf, Pak Sudirman sendiri setelah dimarahi karena katanya dia memberikan rekomendasi perpanjangan," jelasnya.

Fadli Zon

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, Setnov sudah menjelaskan secara lengkap kepada elit-elit KMP soal transkripan yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD DPR. Transkripan tersebut dinilai banyak editan dan tak utuh sehingga motifnya dianggap sebagai jebakan."Kabarnya ada rekaman, rekaman banyak editannya, memang kesimpulan kita ini semacam jebakan setting operation," kata Fadli dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (21/11).Terlebih, lanjut Fadli, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin merupakan Mantan Waka BIN. Dia mengaku heran mengapa transkripan dan rekaman tidak dibuka sejak pertemuan pertama atau kedua. Melainkan hanya dilaporkan bagian tertentu saja dan tidak utuh.Apa yang dilakukan Maroef dengan menyerahkan transkrip hanya sepotong tersebut, tegas Fadli, dianggap tidak etis. Ditambah lagi sosok Mantan Waka BIN yang bekerja untuk perusahaan asing di Indonesia."Ini tak etis, saya kira apa yang dilakukan Dirut Freeport kesalahan luar biasa. Yang minta waktu ketemu Ketua DPR kan Dirut Freeport bulan April, mengapa yang direkam yang hanya sepotong," jelas Fadli.Fadli yang juga Wakil Ketua DPR itu menambahkan, di hadapan ketua-ketua KMP, Setnov membantah keras meminta saham PT Freeport dan mencatut nama presiden dan wakil presiden. Dipertegas pula dengan tidak adanya follow up dari Setnov setelah pertemuan tersebut."Di dalam pembicaraan itu tak ada minta saham dalam transkipan itu. Tak pernah itu, buktikan saja, tak ada pencatutan nama presiden 11 persen, Pak JK 9 persen. Tak ada follow up nya, kalau minta saham kan ada follow up nya, ini enggak ada," terangnya.Oleh sebab itu, lagi-lagi Fadli menyarankan agar Setnov melaporkan Sudirman Said kepada polisi. Karena Sudirman dianggap mencemarkan nama baik Ketua DPR dan atas masalah-masalah lainnya."Kalau saya bilang Pak Novanto lapor polisi, sudah pencemaran, Sudirman Said laporkan polisi. Banyak macam-macam (kesalahan Sudirman Said) bisa 20 masalah itu," tandasnya.Untuk diketahui, elit-elit KMP berkumpul di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang. Adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut Ketum Golkar Aburizal Bakrie, Waketum Gerindra Fadli Zon, dan Waketum Golkar yang juga Ketua DPR Setya Novanto. Kemudian Sekjend Golkar Idrus Marham, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz.‎

Baca juga:Gus Sholah: Kalau terbukti Setya Novanto harus mundurKAMMI desak Jokowi bersikap leader di kasus Setnov vs Sudirman SaidPolitisi PDIP: Kasus catut nama bisa bikin saham Freeport anjlokEffendi Simbolon soal Setnov: Ini kasus odong-odong!Bikin kondisi nasional gaduh, Freeport dinilai bergaya VOC