Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hobi jalan-jalan dan blusukan ke kampung-kampung setelah satu minggu dilantik. Jokowi juga melakukan sidak ke kantor kelurahan dan kecamatan untuk meninjau langsung para lurah dan camat bekerja.

Bahkan Jokowi jarang sekali berlama-lama di kantor, kecuali ada rapat-rapat. Tak ayal, kebiasaan nyentrik Jokowi ini dikritik oleh politisi Partai Demokrat.

Ketua DPP Bidang Kominfo Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai apa yang dilakukan Jokowi hanyalah pencitraan saja. "Pencitraan saja, kasihan Jakarta. Kita tunggu 1 tahun nanti, kita tunggu tanda-tandanya," kata Ruhut saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Rabu (24/10) lalu.

Ruhut membandingkan kepemimpinan Mantan Gubernur Jakarta Fauzi Bowo dengan Jokowi yang berasal dari daerah. Menurutnya, persoalan dan masalah Jakarta tentunya lebih paham Fauzi Bowo jika dibandingkan dengan Jokowi.

"Ahlinya saja pusing, apalagi bukan ahlinya, bisa teler itu. Biarkan saja dulu kita tunggu buktinya," imbuh Ruhut.

Gaya kerja Joko Widodo yang suka blusukan juga dikritisi oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Mx Sopacua. Menurut Max, gaya blusukan Jokowi tidak efektif.

"Itu tidak efektif. Dua tahun belum tentu selesai," kata Max Sopacua di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10).

Max menegaskan, apa yang dilakukan Jokowi juga bisa memunculkan sisi-sisi negatif. Sebab, jika ada satu kampung yang tak disambanginya justru bakal menyerang kinerja Jokowi.

"Saya rasa itu bisa mendatangkan antipati loh untuk kampung yang tidak didatangi. Akan lebih efektif mendelegasikan kepada walikota wilayah masing-masing," jelas politikus Demokrat ini.

Dia menambahkan, setumpuk persoalan Jakarta sangatlah berbeda dengan kota Solo. Jakarta lebih memiliki persoalan yang komplek.

"Sekarang Jokowi garuk-garuk kepala, ini DKI Jakarta jangan anggap seperti Solo," kata Max.

Blusukannya Jokowi secara langsung, menurut Max tak akan efektif. Jokowi seharusnya mendelegasikan kewenangannya.

"Harus ada sistem delegasi. Sampaikan ke wali kota, camat dan kepala desa. Jangan dari satu kampung ke kampung yang lain. Dengan diserahkan dan didelegasikan ke pemimpin wilayah (wali kota) maka akan lebih ringan. Kemudian wali kota menjelaskan ke wilayahnya terus memberikan penjelasan kepada Jokowi," tandasnya.