Merdeka.com - Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menerima satu laporan terkait dengan dugaan terjadinya praktik politik uang, di Kecamatan Kaliwungu. Dugaan money politics itu diterima salah seorang warga menjelang coblosan.

"Sejauh ini laporan pelanggaran Pemilu presiden (pilpres) 2014 baru satu, yakni terkait dengan dugaan politik uang," tegas Ketua Panwaslu Kudus Bati Susianto di Kudus, seperti diberitakan Antara, Kamis (10/7).

Menurut Bati, dugaan terjadi politik uang tersebut dilaporkan oleh salah seorang Slamet Hariyadi warga Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kudus, Selasa (8/7) kemarin.

Berdasarkan keterangan saksi pelapor, dugaan politik uang yang dilaporkan yakni terkait pemberian uang saku yang diterima anaknya yang masih duduk di kelas 1 SMP.

Hal itu, terjadi pada Selasa (8/7) pukul 21.30 WIB. Anaknya menerima uang dari seseorang yang sudah diketahui identitasnya dengan mengatakan bahwa uang Rp 20.000 yang dimasukkan ke dalam amplop tersebut merupakan uang saku dari capres Prabowo.

"Hanya saja, tidak ada perkataan untuk memilih capres terkait dan di dalam amplop juga hanya berisi uang," ujar Bati.

Setelah menerima laporan tersebut, kata dia, Panwaslu Kudus menindaklanjutinya dengan mengundang tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Akhirnya, pada Rabu (9/7) sekitar pukul 15.00 WIB, digelar sidang dengan menghadirkan Kasat Reskrim Polres Kudus, AKP Sulkhan dan Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kudus, Bobby Haryanto.

Dari hasil sidang dengan beberapa argumentasi, kata Bati, untuk sementara laporan tersebut belum masuk pelanggaran politik uang. Berdasarkan Undang-undang nomor 42/2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada pasal 215, pasal 213, dan 232, laporan tersebut memang tidak memenuhi unsur politik uang.

Meski demikian, Panwaslu Kudus mengapresiasi saksi pelapor yang berani melaporkan dugaan terjadinya tindak politik uang tersebut kepada Panwaslu Kudus.

Terkait adanya informasi penyediaan angkutan untuk mengangkut pemilih ke tempat pemungutan suara (TPS), kata dia, sepanjang tidak ada upaya mempengaruhi untuk memilih pasangan capres dan cawapres tertentu tentu tidak ada permasalahan.

Hal itu justru bagus, karena mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Pemilu Presiden pada 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan capres dan cawapres, yakni Prabowo Subianto - Hatta Rajasa serta Jokowi - Jusuf Kalla.