Pantai dikomersilkan, ke mana rakyat harus berlibur?

Reporter : Baiquni | Sabtu, 3 November 2012 06:03




Pantai dikomersilkan, ke mana rakyat harus berlibur?
Pantai Senggigi. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Indonesia memiliki banyak pantai dengan suasana yang sangat indah. Tak pelak, keelokan pantai-pantai itu mampu menjadi magnet bagi banyak orang untuk berkunjung. Keindahan pantai Indonesia tidak hanya terkenal di kalangan bangsa sendiri. Banyak warga asing yang rela menghabiskan uangnya untuk berwisata ke sejumlah pantai di Indonesia.

Hal ini tentu menarik bagi kaum pemodal untuk memanfaatkan keindahan pantai demi terkumpulnya pundi-pundi di rekening pribadi mereka. Segala macam cara pun mereka tempuh, asalkan sebagian dari luas pantai menjadi miliknya.

Sebagian pemodal bahkan tega menarik pundi-pundi uang dari orang-orang yang ingin sekedar merasakan nikmatnya berada di pantai. Mereka mengabaikan keberadaan hak rakyat untuk menikmati pantai secara bebas tanpa harus mengeluarkan biaya.

Sebut saja Pantai Ancol, yang terletak di bagian utara peta Jakarta dan menjadi wilayah otoritas Pemprov DKI. Setiap orang yang ingin pergi ke sana diwajibkan membayar sebesar Rp 15.000, hanya untuk dapat masuk ke area pantai.

Akibatnya, tiga orang warga Jakarta mengajukan gugatan terhadap pengelola Pantai Ancol ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tiga warga itu, Ahmad Taufik, Abdul Malik Damrah dan Bina Bektiati menuduh Pemprov DKI Jakarta, PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Taman Impian Jaya Ancol secara bersamaan melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memasang tarif masuk.

"Hal itu menyebabkan publik kehilangan akses untuk menikmati dan mengunjungi pantai di daerah Jakarta Utara khususnya Pantai Ancol," ujar kuasa hukum penggugat, Fahmi Syakir saat mendaftarkan gugatan, Rabu (9/5).

Pihak penggugat kemudian meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan para tergugat telah melanggar hak warga untuk mengakses Pantai Ancol secara gratis. Selain itu, penggugat juga meminta hakim memerintahkan para tergugat membuka akses Pantai Ancol tanpa mengenakan biaya sepeser pun.

Pihak tergugat pun membantah tuduhan yang dilayangkan tiga warga Jakarta itu. Mereka beralasan, apabila tidak dikenakan tarif sebesar Rp 15.000, pantai bisa menjadi kumuh dan tak terawat akibat tidak ada dana.

Selain itu, pihak tergugat juga merasa tidak terima atas tuduhan itu. Mereka lantas mengajukan gugatan balik, dan menuntut pihak penggugat membayar ganti rugi dengan besaran berlipat-lipat, mencapai angka Rp 1,5 miliar.

Kuasa hukum pihak tergugat juga menyatakan penggugat keliru mengajukan gugatan. Seharusnya, gugatan itu didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena pokok gugatannya berupa Peraturan Daerah.

"Karena pengadilan tata usaha negara berwenang mengadili perkara di mana seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan tertentu, tapi kemudian tak dilakukan," ujar kuasa hukum tergugat, Imran Nating, Rabu (12/9).

Selain akses publik yang dibatasi, terdapat permasalahan lain di seputar Pantai Ancol. Setidaknya, sejumlah nelayan terpaksa harus kehilangan mata pencaharian karena ada pembangunan jalan tol menuju Ancol.

"Aksesnya sulit. di Ancol sudah tidak ada nelayan. Kalau masuk ditangkap akibat adanya proyek-proyek baru tapi tidak ada manfaatnya," terang Ketua Forum Masyarakat Nelayan Jakarta Utara, Lazarus, saat bersaksi dalam sidang uji materi Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (30/8).

Di samping itu, Lazarus mengungkapkan, sebanyak 62 Kepala Keluarga (KK) terpaksa harus kehilangan rumah lantaran pembangunan di sekitar Pantai Ancol. "Sampai saat ini banyak masyarakat yang minta-minta," tutur dia.

Fakta tentang komersialisasi pantai juga terjadi di Pantai Senggigi yang masuk wilayah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kini, banyak berdiri penginapan-penginapan di seputar pantai itu.

"Pemiliknya bukan warga Lombok Barat. Ada yang punya orang Jakarta, ada juga yang punya orang Italia," kata salah satu warga Lombok Barat, Riza Maria Triarsih kepada merdeka.com, Jumat (2/11).

Riza menambahkan, sebagian besar warga Lombok Barat hanya menjadi pengelola penginapan itu. "Sedikit sekali warga Lombok yang punya penginapan di sana," tutur dia.

Logika pengelolaan pantai untuk menjaga kelestarian dan keindahannya merupakan alasan yang memang tepat. Tetapi, haruskah pengelolaan itu menghilangkan hak rakyat atas akses terhadap pantai?

[ded]
Kunjungi portal hao123 untuk akses internet aman dan nyaman

KUMPULAN BERITA
# Liburan

JANGAN LEWATKAN BERITA
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Anas Urbaningrum, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Anas Urbaningrum.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup
Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya






Komentar Anda


Be Smart, Read More
Back to the top

Today #mTAG
LATEST UPDATE
  • Di hadapan Jokowi, kepala daerah minta dana Rp 1 T per provinsi
  • Jokowi: Selamatkan awaknya, tenggelamkan kapal asing!
  • Semua gubernur minta, Jokowi tambah proyek bendungan jadi 49
  • Perkawinan beda agama tidak bisa pakai ritual Konghucu
  • Kenaikan pajak progresif kendaraan bermotor dinilai tak efektif
  • Ini kronologi 'penculikan' Sultan Ternate di rumah istri keempat
  • Diajak pesta miras, gadis 14 tahun lalu diperkosa ramai-ramai
  • BI Rate naik, Kemenperin bentuk lembaga pembiayaan industri
  • Motor tak boleh lewat Thamrin, ini lokasi parkir yang disediakan
  • Jaga sistem kekebalan tubuh dengan 3 cara ini!
  • SHOW MORE