Merdeka.com - Kelompok mahasiswa tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Indonesia Pemantau Parlemen (HIMI- PP), meminta Pansus Hak Angket terbuka soal penyelidikan terhadap KPK. Sehingga publik mendapat informasi utuh, transparan dan akuntabel nantinya.

Koordinator Kajian HIMI PP, A Firmansyah, dalam keterangannya, menyebut ada beberapa hal penting harus diungkap kepada publik. Pihaknya meminta Pansus angket mengungkap dan memberikan informasi, seperti hasil rapat Komisi III DPR dengan KPK tanggal 19 April 2017. Sebab, ada dugaan intervensi pimpinan KPK kepada pimpinan BPK, dengan meminta tidak mengungkap hasil temuan penyelewengan penggunaan anggaran KPK melalui pesan Whatssapp (WA)

"Kami baca di beberapa media massa nasional, Ketua KPK Agus Raharjo sendiri menjawab tidak benar kalau yang dimaksud pimpinan KPK sekarang. Menurut kami, informasi tersebut menjadi simpang siur sehingga perlu didalami oleh pansus sebagai wujud informasi yang transparan dan akuntabel," kata Firmansyah, Selasa (11/7).

Permintaan ini ditanggapi langsung Wakil Ketua Pansus Hak Angket DPR untuk KPK, Taufiqulhadi. Dalam kajian dan diskusi mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN, HIMI-PP juga meminta seluruh LHKPN pejabat negara termasuk pimpinan KPK dibuka ke publik.

"Pansus bisa meminta bantuan BPK RI untuk kroscek keakuratan LHKPN para penyelenggara negara termasuk pimpinan KPK, saat menjabat pada posisi sekarang atau sebelumnya," ungkapnya.

Sementara itu, Taufiqulhadi memastikan akan membahas kajian dari para mahasiswa. Sehingga ke depannya Pansus Hak Angket ini semakin intensif bekerja sama dengan berbagai pihak.

"Tentu kami akan tindak lanjuti kajian dari para Mahasiswa ini, dan kita segera berkoordinasi dengan BPK RI," terang Taufiqulhadi.