Panja minta Menkeu jelaskan dana Hambalang

Merdeka.com - Komisi X DPR akan memanggil Menteri Keuangan Agus Martowardojo terkait anggaran yang dipakai dalam proyek Hambalang. DPR akan menanyakan dana proyek Hambalang yang tidak jelas.

"Setelah selesai soal anggaran, ya minggu depanlah," ujar Anggota Komisi X F-PDIP Dedi Gumelar, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/6).

Menurutnya, Panitia Kerja (Panja) akan menanyakan anggaran proyek Hambalang yang membengkak sampai Rp 1,175 triliun. Sebab, Komisi X tidak mengetahui bahwa proyek tersebut memakai anggaran jamak (multiyears).

"Kami tidak tahu anggaran Rp 1,175 triliun itu. Yang kami tahu anggarannya (awal) Rp 125 miliar kemudian menjadi Rp 400 miliar. Itu yang kami persoalkan," jelasnya.

Proyek Hambalang di Bogor, Jawa Barat itu dianggarkan sejak era Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault. Proyek tersebut terdiri atas Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional, yang awalnya pada 2009 dianggarkan sebesar Rp 125 miliar

Luas wilayah proyek tersebut mencapai 32 hektar. Lahan tersebut merupakan bekas kebon singkong. Proyek tersebut sempat menjadi sorotan karena lahan area proyek ambles. Para kontraktor juga menghentikan pekerjaannya karena dana pemerintah tahun 2012 belum juga turun.

Pada tahun 2010, pemerintah menaikkan anggaran proyek tersebut menjadi Rp 150 milliar dan Rp 400 miliar pada 2011. Kemudian, pada tahun anggaran 2012, pemerintah juga meminta kenaikan lagi sebesar Rp 500 miliar, sehingga total menjadi Rp 1,175 triliun.

Menteri Pemuda dan Olaharga Andi Malarangeng mengatakan proses pengajuan anggaran proyek Hambalang sudah sesuai prosedur yang ditetapkan.

"Ini kan semua ada tahap-tahapnya. Ada dana paktis, ada dana multi years. Itu juga sudah kami laporkan (ke Komisi X)," ujar Andi sebelum mulai rapat kerja bersama Komisi X DPR, Senin.

"Pokoknya kami mengikuti apa yang telah kami lakukan. Penambahan dari Rp 125 miliar, Rp 250 miliar ke Rp 400 M kemudian multiyearsnya (Rp1,175 triliun) kami sudah mendapatkan persetujuan, kemudian kami sampaikan kepada DPR."

Andi mengatakan, proyek tersebut sebetulnya sudah direncanakan sejak tahun 2003. Dikarenakan banyak fasilitas yang dibangun, anggaran awal sebesar Rp 125 miliar dirasa tidak cukup sehingga perlu ditambah.

"Ya kan kalau namanya sekolah olahraga itu harus ada venue-venuenya. Harus ada kolam renang, atletiknya, dan berbagai macam gedung olahraga," katanya.

Terkait masalah kelayakan lahan, Andi menjelaskan bahwa sebelum proses pembangunan sudah dilakukan studi kelayakan secara geologis. "Tentu saja kalau ada penyimpangan, siapa pun harus bertanggungjawab," katanya. (mdk/ian)