Merdeka.com - Ketua Panita Muktamar ke-34 NU, Imam Aziz menegaskan, PBNU belum memberikan keputusan terkait kepastian jadwal Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang diundur. Hal ini menanggapi surat dari pejabat Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar yang berisi perintah agar Muktamar ke-34 NU digelar pada 17 Desember 2021.

"Belum ada keputusan PBNU," kata Imam lewat pesan singkat yang diterima, Jumat (26/11).

Imam menyebut, pihaknya bakal mengkonfirmasi soal surat perintah tersebut. Timnya akan mendatangi pejabat Rais Aam PBNU.

"Kita akan mohon konfirmasi kepada Pejabat Rais Aam. Insyaallah Ketua SC (Steering Committee Muktamar Nu Mohammad Nuh) yang akan sowan ke beliau di Surabaya," ucapnya.

Terpisah, Kader NU Bogor, Purwanto Munali menyarankan agar PBNU dan panitia muktamar mengabaikan surat tersebut. Menurutnya, surat tersebut tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan AD / ART dan PRT NU dan aturan organisasi NU lainnya.

Dia mengatakan, perintah Pejabat Rais Aam Syuriah PBNU kepada Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Muktamar NU tersebut sebagai tindakan yang sewenang-wenang.

"Tidak prosedural, jauh dari sikap arif bijaksana, dan hanya untuk kepentingan politik pribadi dan kelompoknya," katanya.

Menurutnya, tanda tangan yang dilakukan Rais Aam PBNU sendiri tidak lazim. Mestinya, surat itu di tanda tangani empat pejabat PBNU.

"Rais Aam tanda tangan sendiri itu enggak lazim. Kalau surat keluar itu ya harusnya tanda tangan berempat: rais aam, khatib aam, ketua umum, dan sekjen. Ya begitu aturannya, kecuali kalau urusan internal atau tanfidziah, itu baru cukup ketua umum dan sekjen," katanya.

"Enggak ada Rais Aam tanda tangan sendiri, apalagi memerintahkan panitia. Urusan panitia kan urusan pelaksana, urusan tanfidziyah, ya kan begitu, ada aturannya memang," kata Purwanto.

Apalagi, kata Purwanto, sembilan kiai sepuh sudah menyarankan agar Muktamar NU sebaiknya diundur ke Januari 2022. "Panitia sebaiknya mengikuti saran dari 9 kiai sepuh NU. Benar itu. Itu sebaiknya diundurlah muktamarnya," tandas Purwanto.

Sebelumnya, Ketua PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar telah menerbitkan surat perintah yang memerintahkan panitia agar segera mengambil langkah-langkah terukur untuk menyelenggarakan Muktamar Ke-34 NU pada 17 Desember 2021.

"Surat perintah ini menjadi dasar dan pijakan bagi PBNU lewat panitia pengarah dan panitia pelaksana untuk mempercepat pelaksanaan muktamar dari tanggal yang ditetapkan sebelumnya," kata dia dilansir Antara, Jumat (26/11).

Menurut Gus Ipul sapaan akrab Saifullah Yusuf dengan terbitnya surat perintah itu maka simpang siur soal waktu pelaksanaan muktamar kini terjawab.

"Semua pihak harus mematuhi keputusan Rais Aam sebagai pemegang komando tertinggi PBNU," kata dia.

Menurut dia, surat perintah Rais Aam itu tidak tiba-tiba muncul, namun ada sebab dan peristiwa yang mendahului. "Surat perintah ini ada latar belakangnya, tidak 'ujug-ujug'. Itulah kenapa saya bilang bahwa PBNU itu sedang tidak baik-baik saja," ujar Gus Ipul.

Menurut dia, sebelum surat perintah itu dibuat, telah ada jadwal rapat untuk menyikapi status PPKM level 3 pada periode 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 secara nasional. Hal itu dilakukan mengingat Muktamar Ke-34 NU sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 23--25 Desember 2021 di Lampung.

Peserta rapat, kata Gus Ipul, adalah Rais Aam, KH Miftachul Ahyar, Katib Aam, KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj, dan Sekretaris Jenderal PBNU, A Helmy Faishal. Rapat disepakati dilakukan pada Rabu (24/11).