Merdeka.com - Proses hukum terhadap 11 anggota Kopassus tersangka penyerangan Lapas Cebongan, Sleman, DIY tidak bisa dilimpahkan peradilan umum. Sebab, hal itu sudah tercantum dalam Undang-undang tentang Peradilan Militer.

"Nggak bisa, melanggar undang-undang itu. Enggak boleh," kata Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4).

Agus menambahkan, proses pengungkapan kasus, penuntutan hingga vonis kepada 11 anggota Kopassus tetap dilaksanakan sesuai undang-undang. TNI, kata dia, hanya mengikutinya saja.

"Kalau saya memandang undang-undang mengamanatkan pada peradilan militer, ya saya ikutin peraturan perundangan saja yang ada. Itu aja," tandasnya.

Ketika ditanya apakah akan mengeluarkan SK dan mengalihkannya ke peradilan umum, Panglima TNI hanya menggelengkan kepala.

"Lho, undang-undangnya mengatur peradilan militer, ya, silakan sesuai undang-undang saja," pungkasnya.