Merdeka.com - Pangdam Jaya Mayjen TNI Agus Sutomo menegaskan dua anggota TNI yang terlibat penculikan seorang pengusaha asal Malaysia, Sahlan Bin Bandan akan ditindak tegas. Menurutnya, tindakan kriminal seperti itu mencoreng institusi.

"Itu adalah oknum, kami seluruh unsur pimpinan tidak pernah memberikan pelajaran seperti itu. Yang kita berikan adalah latihan-latihan, melaksanakan 8 wajib TNI, rambu-rambu prajurit agar tidak melanggar HAM dan patut terhadap hukum," terang Agus usai apel bersama TNI/Polri, pejabat Pemprov DKI Jakarta, dan ormas di Lapangan Kodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur, Senin (27/7).

Menurut Agus, kedua prajurit Serma SS dari Kopassus dan Serka R dari Kostrad tengah menjalani pemeriksaan. Jika ditemukan bersalah, keduanya bakal dipecat dari kesatuan.

"Jadi kalau ada prajurit yang melanggar itu oknum. Sekarang sedang diproses, kalau memang itu sampai fatal maka hukumannya bisa sampai dipecat," tegas Agus.

Agus meminta agar kejadian tidak dikaitkan dengan institusi. Dia pun menambahkan masih banyak prajurit berprestasi yang telah mengabdi untuk bangsa dan negara.

"Kita tidak pernah memberikan pelajaran seperti itu, sehingga jangan sampai seakan-akan itu institusi, itu oknum. Rekan-rekan juga harus cerdas, seperti telor ayam, telornya 10 begitu netas ada yang hitam putih, cokelat, kita maunya seragam kayak mboknya, tapi ternyata ada satu, dua yang beda, padahal latihannya sama. Jadi ada-ada saja unsurnya," tandas Agus.

Seperti diketahui, seorang pengusaha Malaysia bernama Sahlan Bin Bandan menjadi korban penculikan sekelompok orang saat berada di McDonald Cibubur, Jakarta Timur. Korban kemudian dibawa ke sejumlah tempat hingga para pelaku akhirnya ditangkap Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kamis (23/7) malam.

Para pelaku yang berhasil ditangkap ada tujuh, RF (WN Singapura), S alias ES, RS anggota TNI AD, sedangkan FB, YL, AG, dan KR adalah mantan anggota Polri). Atas perbuatannya para pelaku dijerat dengan Pasal berlapis yakni 328 KUHP, 333 KUHP dan 365 KUHP dengan ancaman hukuman diatas 12 tahun penjara.