Panen melimpah, petani Banyumas ikut menolak impor beras
Merdeka.com - Petani di Banyumas tergabung dalam Koperasi Tani Nusantara mendukung keputusan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menolak impor beras di Jawa Tengah. Ketua Koptanusa, Ahmad Fauzi Syihab, mengemukakan saat ini produksi padi di Banyumas melimpah hingga 40 persen, dan bisa dijadikan cadangan pangan hingga 1,5 kali musim panen.
Ahmad mengatakan, luas lahan pertanian di Banyumas mencapai 32.292 hektare, terdiri dari 25.909 hektare sawah irigasi, dan 6.383 hektare sawah tadah hujan. "Total hasil panen raya yang lalu, mencapai 129.168 ton dengan asumsi hasil panen sekitar empat ton per hektare," kata Ahmad.
Dikatakan Ahmad, dengan jumlah warga Banyumas yang mencapai 1.941.958 jiwa dengan kebutuhan konsumsi sekitar 7,8 ton per hari, membuat daerah Banyumas kelebihan stok beras.
"Dengan asumsi kebutuhan per kapita per hari 380 gram, kebutuhan konsumsi masyarakat Banyumas selama 150 hari atau satu kali masa panen, sekitar 1.170 ton. Dengan produksi padi mencapai 129.168 ton, Banyumas surplus sampai 40 persen," ucap Ahmad.
Meski beberapa bulan terakhir terjadi musim kemarau panjang, kata Fauzi, hasil panen raya pada akhir Agustus 2015 masih bisa memenuhi kebutuhan beras hingga 1,5 kali musim panen. Lebih lanjut Fauzi menyatakan, stok beras dan gabah dipunyai Bulog tidak bisa dijadikan acuan tingkat ketahanan pangan suatu daerah.
"Karena saat ini, banyak petani yang memilih menjual langsung gabahnya ke tengkulak atau konsumen, karena HPP beras dan gabah rendah," ujar Ahmad.
Ahmad melanjutkan, sikap penolakan gubernur terhadap beras impor diharapkan menjadi bentuk komitmen melindungi petani. Saat ini, Jawa Tengah tengah merintis pembuatan aturan perlindungan dan pemberdayaan petani.
"Draf sudah selesai, dan tanggal 24 November akan audiensi dari elemen penyusun draf raperda dengan Komisi B DPRD Jateng. Gubernur sendiri menargetkan awal tahun 2016, raperda ini sudah diberlakukan," tutup Fauzi.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaArief mengaku, dirinya telah mendapat penugasan dari pemerintah dalam rapat terbatas untuk tetap menyalurkan bansos pangan.
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bapanas hentikan pemberian bantuan pangan sementara dalam rangka menghormati pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaNana menyebutkan petani saat ini menghadapi tantangan yang besar, seperti dampak perubahan iklim.
Baca SelengkapnyaCak Imin juga tak setuju dengan pernyataan pemberian Bansos sama saja melestarikan kemiskinan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus berupaya mengatasi kelangkaan dan mahalnya harga beras.
Baca SelengkapnyaSaat ini, Kementan tengah fokus pada pemenuhan pangan dalam negeri untuk menekan kebijakan impor. Dua di antara komoditas jagung dan padi.
Baca SelengkapnyaGanjar menerima keluhan para petani tebu di Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk,
Baca Selengkapnya