Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meluncurkan tiga kartu jaminan sosial yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Ketiga kartu ini digunakan untuk menyalurkan beberapa program jaminan sosial seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Namun demikian, sejumlah gubernur ternyata tidak mengetahui bagaimana mekanisme penggunaan kartu tersebut. Mereka mengaku tidak mendapat informasi dari pemerintah pusat.

"Saya belum tahu persis," ujar Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (4/11).

Soekarwo mengaku dia hanya mendapat informasi sedikit sekali terkait program tersebut. Salah satunya adanya mengenai KIS yang ternyata sedikit berbeda dengan JKN. "Menurut Kepala BPJS, itu diintegrasikan," terang dia.

Soekarwo mengatakan Provinsi Jawa Timur sendiri telah mendapat kiriman paket kartu tersebut. Menurut dia, sebanyak 18 juta dari 38 juta warga Jatim yang tidak tercover JKN akan memperoleh kartu ini.

"Jatim siap distribusi, tapi belum. Yang dapat 18 juta dari 38 juta," ungkap dia.

Selanjutnya, Soekarwo menerangkan seharusnya pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah (pemda) sebelum membuat program tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemda dalam mengimplementasikan program dimaksud.

"Menurut saya, semua kebijakan publik mengajak gubernur. Kemudian dijelaskan bagaimana kami membantu," ungkap dia.

Senada dengan Soekarwo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan hanya mendapat informasi ketiga kartu itu sama dengan JKN yang dijalankan oleh BPJS. Dia pun belum mengetahui bagaimana implementasi kartu tersebut dan memilih menunggu Jakarta sebagai kawasan percontohan.

"Semua program nasional akan ke mana-mana, kita menunggu kapan sampai ke Jabar," ungkap dia.