Merdeka.com - Pemindahan ibu kota diusulkan tidak turut memindahkan pusat ekonomi. Pakar Ekonomi Anggito Abimanyu menilai, pemindahan ibu kota sebaiknya hanya memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Anggito menjelaskan, jika pusat ekonomi dipindahkan ke ibu kota baru akan terlalu berat. Sebab pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur karena Jakarta tidak lagi menampung sebagai pusat ekonomi dan pusat pemerintahan. Sehingga sebaiknya pusat pemerintahan yang dipindahkan ke ibu kota baru.

"Sebetulnya menurut saya sederhana saja pemindahan ibu kota karena Jakarta tak mampu lagi menampung sehingga dipindahkan pusat pemerintahannya dan pusat ekonomi. Jakarta masih menjadi pusat ekonomi pemerintahannya dipindahin," ujarnya saat rapat dengar pendapat dengan Pansus RUU Ibu Kota Negara (IKN), Kamis (9/12).

Menurut Anggito jika pusat ekonomi juga dipindahkan akan mengulangi kesalahan negara lain yang telah memindahkan ibu kota. Kota baru itu akan menerima beban yang sama dengan kota yang dipindahkan.

"Menurut saya jangan terlalu berat. Jadi ini memindahkan kota saja yang pemerintahan, kalau dia menjadi kota yang diberikan beban ekonomi, beban ketahanan dan sebagainya menjadi sesuatu yang akan terulang lagi sejarah negara-negara lain memindahkan kota dengan seluruh pirantinya nanti akan menjadi kota yang sebelumnya sehingga perlu pindah lagi," paparnya.

Kota baru yang dibangun diusulkan tidak perlu membangun pusat industri. Kota yang baru harus ditata sebagai kota yang efisien, modern dan bersih lingkungannya.

"Kalau ada industri kotanya kotor lagi. Ibukotaya balik lagi jadi Jakarta. Pertanyaannya apakah itu yang bapak ibu inginkan menjadi kota yang komprehensif dalam 30 tahun lagi akan jadi kota overload lagi atau kita maintenance kota itu seperti poin tadi modern," jelas Anggito.

Anggito juga menyebut ada enam syarat ibu kota baru. Secara geografis dan geologis aman dari bencana, kepadatan penduduk rendah, ketersediaan SDM yang cukup memadai, infratruktur yang cukup dari soft skill dan hard skill, biaya ekonomi fiskal inklusif dan layak.

Syarat menjadi IKN itu ada enam. satu yaitu aman dari bencana, secara geologis atau geografis. kedua pertimbangan kepadatan penduduk rendah, ketersediaan SDM yang cukup memadai, infrastruktur yg cukup dari soft skill atau hard skill kemudian analisis biaya ekonomi fiskal itu inklusif dan layak, serta sosial budaya beragam dan terbuka.

Khusus poin analisis biaya ekonomi, Anggito mengingatkan memindahkan ibu kota jangan terlalu mahal. Khususnya disarankan jangan memindahkan pusat ekonomi di kota baru.

"Saya baca secara ringkas pembiayaan tapi saya belum lihat analisis manfaat biaya lengkap. Artinya kalau kita punya kantor di Jakarta saya pindah ke Kalimantan apa manfaat biayanya. Kalau saya orang swasta ya enggak usah pindah toh pak. Kalau saya pindah ya costnya ekonomi jadi mahal sekali lebih baik ibu kotanya isinya eksekutif legislatif jadi yang lain enggak usah pindah," jelasnya.

"Jadi ongkos ekonomi enggak mahal pak dan itu jadi smart city aja cukup tidak usah pindahkan industri ke sana nanti malah rusak. Jadi pusat pemerintahan dan birokrasi yang efisien," sambungnya.