Pakar Epidemiologi: Vaksin Pfizer atau Sinovac, Percayakan pada BPOM

Merdeka.com - Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk memberikan vaksin Covid-19 kepada masyarakat yang rencananya dilakukan pada akhir Desember 2020. Salah satu kandidat vaksin tersebut yakni Sinovac, yang kini tengah diuji klinis tahap III di Jawa Barat.

Tim Peneliti dan Juru Bicara Tim Uji Klinis Vaksin Covid-19 FK Unpad Rodman Tarigan mengatakan, proses uji klinis Sinovac berjalan lancar. Bahkan, dia mengatakan, tidak terpengaruh terhadap kabar Brazil yang menghentikan sementara uji klinis vaksin Sinovac tersebut.

Sekadar informasi, Pada 9 November lalu, Badan Pengawasan Kesehatan Nasional Brazil (Anvisa) mengeluarkan pernyataan untuk menghentikan uji klinis vaksin Sinovac karena kejadian buruk dan serius.

“Di Indonesia jalan seperti biasa,” ujar Rodman kepada merdeka.com, Rabu (11/11).

Rodman menerangkan, penangguhan uji klinis yang terjadi di Brazil adalah hal yang tidak hanya terjadi pada uji klinis vaksin, tetapi pada imunisasi yang biasa dilakukan yang disebut dengan adverse event, yaitu kejadian medis yang tidak diinginkan.

“Kalau untuk uji klinis ada data safety monitoring board, hasil auditnya adalah apakah kejadian adverse event disebabkan vaksin atau bukan, jadi itu adalah bukti dari audit,” lanjutnya.

Kini pihaknya sedang dalam proses pemantauan relawan selama tiga sampai enam bulan ke depan karena semua penyuntikan sudah terlaksana. Laporan mengenai keamanan, kekebalan atau imunogenitas, dan efikasi rencananya akan keluar pada Januari 2021 mendatang.

Di sisi lain, vaksin Pfizer asal Amerika Serikat diklaim sukses hingga 90 persen mampu mencegah Covid-19 dalam uji klinis fase 3.

Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Windhu Purnomo meminta masyarakat untuk mempercayakan vaksin kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"BPOM akan mencari, memutuskan apakah bisa dipakai atau tidak menggunakan dasar bukti ilmiah yaitu dari uji coba praklinis dan uji klinis dan tidak hanya apa yang dicoba di Indonesia, tapi juga di luar," ujar Windhu dalam percakapan telepon dengan merdeka.com, Selasa (10/11).

BPOM Tak Gegabah

Menurutnya, lebih baik untuk mempercayakan vaksin kepada keputusan dari BPOM dan terkait kejadian di Brazil akan bisa menjadi bahan kajian bagi BPOM. Windhu mengatakan, semua fase mulai dari praklinis hingga uji klinis nantinya akan dipublikasikan di jurnal internasional. BPOM juga akan memutuskan berdasarkan apa yang dipublikasikan di jurnal ilmiah yang sudah terbukti aman.

“Saya percaya BPOM. Bahannya kan sama yang dicoba di Bandung, bisa dikatakan hingga saat ini tidak ada efek serius, tetapi yang di Brazil sampai dihentikan. Nah, yang di sini tidak apa-apa, tapi di luar ada apa-apa, pasti akan dikaji. Saya percaya BPOM tidak akan gegabah,” jelas Windhu.

Dalam pernyataannya, Windhu menyampaikan, vaksin bukan satu-satunya strategi untuk mengendalikan pandemi Covid-19. Ia mencontohkan Taiwan yang sudah terbebas dari Corona dengan 200 hari tanpa kasus baru meskipun vaksin belum ditemukan.

Menurut dia, yang terpenting adalah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19. Jelas yang bisa dilakukan saat ini adalah dengan menerapkan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) serta pemerintah meningkatkan 3T (tracing, testing, treatment).

“Strategi utama pemerintah ketika pandemi yang selalu dikerjakan pertama adalah case finding melalui 3T, vaksin itu sebagai penunjang.” tegasnya.

Lanjutnya, kita juga tidak boleh untuk bergantung dengan vaksin karena Indonesia sendiri membutuhkan 180 juta vaksin untuk menciptakan herd immunity dan belum lagi harus berlomba dengan negara lain untuk mendapatkan vaksin Covid-19. Karena itu, ia mendorong untuk masyarakat tidak berekspektasi tinggi dengan vaksin terlebih lagi tidak semudah itu untuk mengeluarkan emergency use authorization (EUA).

Sementara itu, lanjutnya, tidak hanya persiapan soal vaksin itu sendiri, tetapi juga pelatihan sumber daya manusia (SDM) terkait soal penyuntikannya yang mungkin berbeda antarvaksin serta pelatihan antisipasi kepada penerima vaksin.

“Pelatihan tidak hanya menyangkut cara menyuntikan, tapi juga kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) bagaimana antisipasinya, vaksinator harus dilatih kalau tiba-tiba merasakan gejala tahu apa yang harus dilakukan," jelasnya.

Selain itu, distribusi vaksin juga harus dipersiapkan. Hal ini menyangkut bagaimana distribusi vaksin yang dari pusat hingga ke tingkat kecamatan, karena vaksin merupakan produk biologis yang mudah rusak sehingga harus disimpan pada suhu tertentu.

“Saya percaya Kemenkes sudah buat timelinenya. Ini tidak gampang, artinya kemampuan SDM dan distribusi jangan sampai tidak memadai kalau tidak vaksin gak berguna. Perkiraan saya kalau sudah disetujui BPOM benar-benar bisa jalan bulan Februari atau Maret-lah,” tutup dia.

Reporter magang: Febby Curie Kurniawan