Merdeka.com - Bunyi sila ke-4 Pancasila yang dijadikan dasar usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada Tidak Langsung oleh Koalisi Merah Putih dinilai tidak tepat oleh Peneliti Pusat Studi Pancasila UGM, Agung Saras Sri Widodo. Menurutnya sila yang berbunyi 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan' tidak tepat ditafsirkan karena justru menjauh dari demokrasi dan tidak substansial.

"Kita lihat jauh ke belakang dulu saat Soekarno merumuskan sila ke-4. Ada kalimat 'hikmat kebijaksanaan' dan 'dalam permusyawaratan perwakilan'. Melihat dua kalimat itu harus melihat situasi sosial dan politik pada saat itu," ujarnya, ketika ditemui di kantornya, Senin (15/9) siang.

Dari studi sejarah, lanjut Agung, rakyat pada waktu itu belum melek politik secara baik, akhirnya Soekarno memutuskan bahwa pemilihan Kepala Daerah diwakilkan pada lembaga. "Saat itu kondisinya memang seperti itu, jadi tidak sama dengan sekarang," ujarnya.

Selain itu Agung juga menilai alasan lain yang dikemukakan Koalisi Merah Putih tidak substansial. Misalnya seperti dalih pilkada tidak langsung dapat mengurangi korupsi atau menghemat biaya.

"Data yang bilang bahwa Pilkada tidak langsung dapat menghemat biaya atau bebas korupsi itu mana? Saat Orba, di mana rakyat tak mendapat hak suara atau dilibatkan, buktinya banyak sekali korupsi yang terjadi," katanya.