Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ombudsman sebut pengelolaan lapas dan rutan tak penuhi standar

Ombudsman sebut pengelolaan lapas dan rutan tak penuhi standar Ilustrasi penjara. ©shutterstock.com

Merdeka.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengungkapkan, sebagian besar lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Tanah Air belum memenuhi standar. Hal ini berdasarkan pengawasan yang dilakukan Ombudsman melalui evaluasi, monitoring hingga inspeksi mendadak (sidak) di 55 lapas dan rutan di seluruh Indonesia.

Anggota Ombudsman, Ninik Rahayu menjelaskan, dari hasil evaluasi, monitoring hingga sidak yang dilakukan, pihaknya menemukan sejumlah persoalan di lapas. Misalnya, minimnya pengawasan internal, kelebihan atau overload, adanya potensi maladministrasi, dan lainnya.

"Ada catatan yang membutuhkan kerja keras. Itu terkait kondisi lapas dan rutan. Secara umum ada over load, tidak seimbang antara jumlah hunian dan warga binaan di sana," katanya di Kantor Ombudsman RI Jakarta Selatan, Senin (24/9).

Menurut dia, jumlah petugas pengamanan lapas yang masih sangat minim ini tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang banyak. Akibatnya, pengawasan di internal tidak berjalan maksimal.

"Ini yang menjadi penyebab pengawasan secara internal di lembaga pemasyarakatan belum berjalan secara maksimal," tegasnya.

Ombudsman juga menemukan masih banyaknya warga binaan yang tak mengetahui soal hak-hak mereka seperti, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan lainnya. Bahkan, di salah satu lapas yang dikunjungi, Ninik menyatakan, seluruh napinya tidak mengetahui soal tata cara pengajuan cuti menjelang bebas.

"Pengetahuan di Lapas Klas 1 A Tanjung Gusta, 100 persen dari Narsum yang menerima kuisioner kami, mereka tidak memahami apa dan bagaimana tata cara mengajukan cuti menjelang bebas. 90 persen mereka tidak tahu tentang layanan pengaduan," terang dia.

Selain itu, Ninik juga menemukan sejumkah Lapas yang sarana dan prasarananya kurang layak bagi warga binaan. Mulai dari ketersediaan air bersih, fasilitas kesehatan hingga pemberian kualitas makanan.

"Ada keluhan akan ketersediaan kualitas makan. Baik dari sisi kurang memadainya ketersediaan makanan yang dibutuhkan, seperti nasi, sayur dan daging secara berkala demikian juga kualitas makanan," ucap Ninik.

Sementara itu, Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami memastikan berbagai temuan Ombudsman ini menjadi masukan. Utami berjanji bakal segera memerintahkan seluruh jajarannya untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi Ombudsman ini.

"Segera setelah ini kami akan berkirim surat kepada seluruh jajaran karena 2018 akan segera berakhir menuju 2019. Tentu kita harus berani untuk menentukan hal seperti catatan Ombudsman RI," tutup Utami.

Reporter: Lisza EgehamSumber: Liputan6.com

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ombudsman Temukan Penyimpangan dan Pelanggaran Penggunaan Lahan di IKN Nusantara

Ombudsman Temukan Penyimpangan dan Pelanggaran Penggunaan Lahan di IKN Nusantara

Ombudsman belum melakukan perhitungan nilai kerugian yang dialami masyarakat akibat maladministrasi dalam hal penggunaan lahan.

Baca Selengkapnya
Ombudsman Selesaikan 57 Laporan Masyarakat Senilai Rp11,6 Miliar di 2023

Ombudsman Selesaikan 57 Laporan Masyarakat Senilai Rp11,6 Miliar di 2023

Adapun bentuk maladministrasi terbanyak adalah penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut.

Baca Selengkapnya
Ombudsman Duga Ada Penyalahgunaan Beras SPHP, Harusnya untuk Masyarakat Miskin Malah Dikemas Ulang Jadi Beras Komersial

Ombudsman Duga Ada Penyalahgunaan Beras SPHP, Harusnya untuk Masyarakat Miskin Malah Dikemas Ulang Jadi Beras Komersial

Beras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Begini Status Ratusan Ribu Hektare Lahan yang Dikuasai Perusahaan Prabowo Versi Walhi

Begini Status Ratusan Ribu Hektare Lahan yang Dikuasai Perusahaan Prabowo Versi Walhi

Ketua Ombudsman Mokhamad Najih menyampaikan sudah seharusnya penguasaan yang sangat luas tidak boleh diberikan dalam bentuk Surat Hak Milik, termasuk juga HGU.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Tindak 63 Kasus Pelanggaran Pidana Pemilu

Bawaslu Tindak 63 Kasus Pelanggaran Pidana Pemilu

Hal ini dikarenakan penanganan kasus ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan integritas Pemilu

Baca Selengkapnya
Klarifikasi Kepala Puskesmas di Palembang soal Aturan Pegawai Wanita Dilarang Hamil Hingga Tahan Uang JKN

Klarifikasi Kepala Puskesmas di Palembang soal Aturan Pegawai Wanita Dilarang Hamil Hingga Tahan Uang JKN

MG menyebut permasalahannya dianggap selesai karena hanya terjadi miskomunikasi.

Baca Selengkapnya
Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019

Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Heboh Kepala Puskesmas di Palembang Larang Anak Buah Hamil & Wajibkan Terus Kerja Tanpa Istirahat

Heboh Kepala Puskesmas di Palembang Larang Anak Buah Hamil & Wajibkan Terus Kerja Tanpa Istirahat

Kepala puskesmas juga menahan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi hak pegawai.

Baca Selengkapnya