Ombudsman Sebut Pemberian Sanksi Penunggak BPJS Bentuk Maladministrasi

Merdeka.com - Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, menyebut ada potensi maladministrasi dalam aturan sanksi untuk penunggak iuran BPJS. Aturan berupa Inpres mengenai hal tersebut tengah dikaji pemerintah.Penunggak BPJS bakal sulit mengakses layanan publik lain, seperti pembuatan SIM, STNK, sampai paspor.

"Penerbitan Inpres terkait Sanksi Pelayanan Publik Lain adalah bentuk maladministrasi," ujar Alamsyah dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (13/9).

Alamsyah menyarankan, pemerintah mengubah skema sanksi menjadi skema syarat administratif melalui sistem pelayanan publik terintegrasi. "Kelancaran BPJS dapat diberlakukan sebagai syarat administratif bagi pelayanan publik yang relevan, bukan sebagai sanksi," ucapnya.

Sanksi tersebut, Alamsyah nilai, tidak akan efektif. Selain itu, sanksi tidak tepat ditujukan untuk penunggak iuran. Melainkan, seharusnya diberikan kepada mereka yang tidak mendaftar dan menyerahkan data. Hal tersebut, Alamsyah berkata tertuang dalam pasal 15, 16, 17 UU BPJS.

Lebih lanjut, Alamsyah menjelaskan tidak ada landasan yuridis sanksi bagi penunggak BPJS. Dalam PP No.86/2013 hanya mengatur tentang pendaftaran dan pemberian data.

Alamsyah menyarankan empat fokus yanh bisa dilakukan pemerintah. Pertama, skema kenaikan iuran dan perbaikan pelayanan unit penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Kedua, efektivitas pengumpulan dana dari PPU Badan Usaha dan Penyelenggara Negara. Terakhir meningkatkan dukungan anggaran dari pemerintah daerah.