Ombudsman: Pelayanan Komnas HAM banyak dikeluhkan
Merdeka.com - Lembaga pemantau pelayanan publik dan institusi negara, Ombudsman, mengungkapkan pelayanan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Pelayanan yang buruk itu diduga karena konflik internal yang melanda lembaga tersebut.
"Kemelut dalam Komnas HAM memang dikeluhkan oleh banyak pihak. Sorotan Ombudsman adalah konflik internal dalam Komnas HAM mengganggu pelayanan publik yang berlarut-larut," kata anggota Ombudsman bidang Penyelesaian Pengaduan, Budi Santoso.
Hal itu dikatakan Budi dalam dialog dengan Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), di Gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4).
Menurut Budi, pada Kamis pekan lalu, beberapa orang yang mengaku para korban pelanggaran HAM mengadu ke Ombudsman. Mereka pun menyatakan hal sama, sebab sampai saat ini belum mendapat surat rekomendasi dari Komnas HAM untuk mendapatkan pelayanan berobat dan psikososial dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Budi menyayangkan, konflik internal yang berlarut-larut di Komnas HAM karena surat validasi tidak turun. Bahkan, sebagai lanjutan untuk menyelesaikan permasalahan itu, Ombudsman berencana memanggil komisioner Komnas HAM pada Rabu (17/9) pekan depan.
"Kita minta klarifikasi dulu dari Komnas HAM terkait persoalan ini. Kalau tidak ada kemajuan berarti, baru kita hadapkan hadapkan antara para korban pelanggaran HAM dan Komnas HAM, agar mendapat solusi terbaik," kata Budi.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komnas HAM Kecam Pembunuhan Danramil Aradide di Paniai Papua Tengah
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.
Baca SelengkapnyaOmbudsman Temukan Penyimpangan dan Pelanggaran Penggunaan Lahan di IKN Nusantara
Ombudsman belum melakukan perhitungan nilai kerugian yang dialami masyarakat akibat maladministrasi dalam hal penggunaan lahan.
Baca SelengkapnyaOmbudsman Duga Ada Penyalahgunaan Beras SPHP, Harusnya untuk Masyarakat Miskin Malah Dikemas Ulang Jadi Beras Komersial
Beras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Fakta Baru Diungkap Ombudsman: BP Batam Belum Kantongi Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Rempang
Ombudsman mendesak pemerintah segera memperbaiki kesalahan prosedur yang terjadi.
Baca SelengkapnyaSuciwati Bosan Dengar Janji Penyelesaian Kasus Pembunuhan Munir: Segera Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc
Komnas HAM tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Munir.
Baca Selengkapnya14 Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua di AS Terancam Dipulangkan, Orang Tua Lapor Komnas HAM
14 Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua di AS Terancam Dipulangkan, Orang Tua Lapor Komnas HAM
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Panggil Mantan Anggota TPF Pembunuhan Munir, Apa yang Digali?
Komnas HAM Perika Mantan Anggota TPF Pembunuhan Munir, Apa yang Digali?
Baca SelengkapnyaPelayanan Publik Banyuwangi Raih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI
Banyuwangi mendapatkan nilai 92,25 masuk dalam zona hijau (predikat kepatuhan tertinggi).
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Soroti 12 Peristiwa Kekerasan di Papua dalam Sebulan Terakhir
Mencatat ada 8 orang meninggal dunia, terdiri atas lima anggota TNI/POLRI dan tiga warga sipil
Baca Selengkapnya