Merdeka.com - Koordinator Pengampu Bidang Resolusi dan Monitoring Ombudsman Ninik Rahayu, menerima beberapa keluhan dari para calon pendaftar CPNS terkait potensi diskriminatif penyandang disabilitas.

Dua hari lalu, Kemenpan RB telah menerbitkan surat yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan daerah untuk mengingatkan kembali implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019.

Bahwa bagi penyandang disabilitas dapat mendaftar pada formasi khusus disabilitas, formasi khusus lainnya selain formasi khusus disabiliter atau formasi umum.

Namun Ninik mengatakan bahwa beberapa daerah sudah membuat aturan yang tidak sesuai dengan aturan yang dikeluarkan Kemenpan RB mengenai calon pelamar disabilitas. Ninik mencontohkan di Kabupaten Solok Selatan mereka tidak memberi formasi khusus disabilitas di bidang pendidikan, pertanian, dan kesehatan.

"Di Kabupaten Solok Selatan itu juga masih tidak membuka formasi khusus tentang disabilitas. Lalu ada formasi umum yang tidak memberi akses pada teman-teman disabilitas misalnya untuk, profesi guru, profesi di bidang pertanian, lalu profesi di bidang kesehatan," ujar Ninik di acara Ngopi Bareng Ombudsman, di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (20/11).

Ninik berharap keluarnya peraturan kemenpan RB No 23 tahun 2019 ini dapat segera dipastikan daerah jangan sampai ada yang menyalahi aturan, dan memastikan bagi semua penyandang disabilitas memiliki hak yang sama.

"Nah mudah-mudahan dengan surat peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara terbaru No 23 tahu 2019 selain memberi pemahaman kepada kabupaten kota yang membuka formasi khusus disabilitas. Juga memastikan bahwa formasi umum tida tertutup bagi saudara-saudara kita yang disabilitas," pungkasnya.