Merdeka.com - Lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman Jawa Tengah menemukan penyelenggaraan penggunaan rapid test di belum masif. Sebab layanan rapid test yang seharusnya gratis, kini justru dimanfaatkan sebagai bisnis.

"Kami pantau sepenuhnya belum masif. Substansi layanan rapid test sekarang bergeser, hanya untuk melengkapi syarat kepentingan bepergian saja. Ketika mau bepergian mereka wajib rapid test untuk menunjukkan surat bebas Covid," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jateng Siti Farida saat dikonfirmasi, Rabu (8/7).

Dia mengungkapkan, tarif rapid test bisa mencapai Rp500 ribu per orang. Pihaknya mempertanyakan alokasi alat rapid test yang disimpan gudang Dinkes Jateng.

"Kita mempertanyakan indikator rapid test yang berlaku di Semarang. Karena alokasi rapid kit saja tidak jelas. Kenapa malah layanan rapid-nya mengikuti sumber di mana ada uang. Rapid kan bukan layanan integrasi," jelasnya.

Sedangkan rapid test mandiri di Semarang selama ini hanya sebatas dilakukan di beberapa tempat tanpa patokan aturan yang jelas. Padahal di halte bus, pelabuhan, terminal dan stasiun juga memiliki tingkat kerumunan warga yang tinggi dan membutuhkan rapid test.

"Harusnya negara menggratiskan atau mensubsidi layanan rapid test. Dari data kami sudah ada 112.558 orang yang sudah mendapatkan layanan gratis rapid test. Kalau jumlah yang seharusnya mengikuti tingkat zona merah dan zona kuning," ungkapnya.

Asisten Bidang Komunikasi Strategis, Ombudsman Jateng, Belinda Wasistiyana Dewanty mengaku berdasarkan surat edaran Kemenkes terkait pembatasan harga rapid test, saat ini pihaknya mendapati tarif yang diberlakukan di Bandara Ahmad Yani Semarang mulai turun.

"Kita sudah cek ke bandara terkait koordinasi dengan maskapai dan KKP. Awalnya kita temukan biaya rapid sangat mahal sekitar Rp260 ribu sampai Rp450 ribu. Hari ini turun jadi Rp150 ribu," kata Belinda.

Untuk beberapa rumah sakit yang masih menerapkan biaya rapid test kisaran Rp250 ribu-Rp500 ribu, masih menjadi perhatian oleh pihaknya agar tidak mengarah ke bisnis.

"Perbedaan tarif tidak sesuai di fasilitas rumah sakit, maka kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk diseragamkan tarifnya," ungkap Belinda.