Merdeka.com - Ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia usai gelaran Pemilu 2019. Mayoritas dari mereka meninggal karena sakit kemudian kelelahan.

Komisioner Ombudsman, Adrianus Meliala, mengatakan hasil pemeriksaan dilakukan pihaknya, banyak petugas KPPS yang tidak memahami hak mereka. Selain itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu juga dinilai tidak maksimal memberikan penyampaian hak dan kewajiban petugas KPPS.

"Saya menduga kelihatannya hak dan kewajiban itu tidak terjadi, belum terjadi, khususnya di KPPS ini. Dia (KPPS) mungkin tahu haknya dia tahu enggak risikonya? Tahu enggak implikasinya? KPU harusnya kasih tahu kalau punya sakit ini akan muncul risiko seperti ini. Jadi saya kira yang dipikirkan KPPS, pemenuhan kerja saja tidak berpikir risikonya dan si pemberi kerja (KPU) tidak memberi penjelasan," kata Adrian, Sabtu (18/5).

Hal itu dia sampaikan dalam satu diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, dengan tema "Bagaimana Hentikan Korban Pelaksana Pemilu"

Meski tidak menjelaskan secara detil proses dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ombudsman, Adrianus, menilai secara garis besar, pemeriksaan dilakukan terhadap pihak terkait seperti KPU, Bawaslu, petugas KPPS, dan otoritas kesehatan yang berwenang mengeluarkan surat keterangan sehat untuk petugas KPPS sebagai syarat administratif.

"Pada hari-hari jatuh korban, maka kita mau tahu apakah ada reaksi cepat dari KPU. Bentuknya reaksinya seperti apa. Senin depan kami akan sampaikan (dalam konferensi pers)," tandasnya.

Data terakhir yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, terdapat 11.239 petugas KPPS yang jatuh sakit sementara 527 jiwa meninggal. Banyaknya korban, sempat memunculkan usulan pembentukan tim pencari fakta atas peristiwa tersebut.