Obligor BLBI Sjamsul Nursalim Bayar Utang ke Negara Rp150 Miliar

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan, Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah mengantongi utang dari obligor BLBI. Pembayaran utang itu berasal dari Sjamsul Nursalim yang dicicil sebanyak Rp150 Miliar.

"Obligor Sjamsul Nursalim yang merupakan obligor dari Bank Dewa Ruci pada tanggal 11, 17 dan 18 November 2021 telah melakukan pembayaran sebagian kewajibannya dengan nilai 150 miliar rupiah, ini sudah termasuk administratif pengurusan piutang negara sebesar 10 persen," katanya saat jumpa pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (22/11).

Terkait penyitaan, satgas BLBI telah menerima penyerahan tanah seluas 100 hektar yang terletak di Kabupaten Minahasa provinsi Sulawesi Utara sebagai bagian dari pelunasan kewajiban debitur PT Lucky Star Navigation Corp.

"Satgas BLBI akan terus melakukan upaya untuk memasuki pengembalian hak tagih negara dan memastikan bahwa aset BLBI dikelola dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah," ujarnya.

"Di antaranya melalui tindakan penindakan barang jaminan dan aset obligor yang terletak di berbagai daerah, jadi kita akan terus melakukan penyitaan dalam waktu tidak lama," tambah Mahfud.

Selain itu, Satgas BLBI telah mengeluarkan somasi kepada obligor BLBI Kaharudin Ongko dan Agus Anwar untuk segera menunaikan kewajibannya. Apabila tidak diindahkan, Satgas BLBI akan menempuh langkah hukum untuk memastikan hak-hak negara dipenuhi oleh obligor tersebut.

"Satgas BLBI akan melakukan upaya hukum pidana apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum pidana yang dilakukan obligor atau debitur yang terkait dengan aset jaminan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD selaku tim pengarah satuan tugas penanganan hak tagih negara dan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mengatakan, pihaknya juga akan menagih utang kepada Sjamsul Nursalim terkait kasus tersebut. Ada 48 bank yang menerima kucuran dana dari BLBI.

Ia menambahkan, Sjamsul Nursalim merupakan salah satu dari 48 obligor tersebut. Dari Sjamsul Nursalim sendiri ada dua hal yang akan ditagih yaitu bersumber dari Bank Dewaruci dan selaku pemegang saham Pengendalian Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

"Pada bulan Desember tahun 1998. Pemerintah membuat kucuran dana untuk 48 obligor. Jadi pada waktu itu. Kan ada yang sudah ditagih, ada yang sudah lunas. Nanti kita beri tahu ke masyarakat. Apakah itu masuk BDNI? Sjamsul Nursalim itu utangnya dua macam, satu bank dewaruci kemudian ada BDNI. Nah itu akan ditagih," katanya usai menggelar rapat bersama tim Satgas BLBI di Kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (15/4).

Penagihan tersebut kata Mahfud masuk dalam hal perdata bukan lagi pidana. Sebab pemerintah tak bisa menolak putusan MA yang meniadakan hukum pidana dari kasus BLBI.

"Masuk kenapa tidak masuk? Kemarin kan dianggap kasus pidana, sekarang perdata karena memang perdata, cuma karena kasus pidana kita tunggu dulu. Benar ndak. Jadi masuk Bank Dewaruci dan BDNI punya Sjamsul Nursalim. Akan ditagih," ungkapnya.