Merdeka.com - Calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1, Nurdin Halid menandatangani kontrak politik dengan Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) Sulsel di Makassar, Minggu (18/2). Kontrak terkait kesediaan NH bersama Aziz Qahhar Mudzakkar merumuskan visi, misi dan program kerja yang menjadikan isu perempuan, anak dan disabilitas sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pengurus Lembaga Bantuan Hukum - Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK) Makassar Lusia Palulungan mengatakan, selama ini banyak ditemukan masalah yang menurutnya perlu dibahas melalui kebijakan pemerintah provinsi.

Hal tersebut dinilai perlu untuk disampaikan kepada kandidat yang akan mencalonkan diri, setidaknya dalam merumuskan visi misi, isu tersebut dapat dimasukkan.

NH Tandatangani Kontrak Politik Ini Dengan Aktivis Perempuan ©2018 Merdeka.com

"Kami banyak menemukan masalah, misalnya untuk kesehatan, perkawinan anak, kekerasan terhadap perempuan yang belum ada pergubnya sampai sekarang, perdagangan anak yang juga marak di Sulsel," terangnya.

Lusia mencontohkan di bidang kesehatan, di mana banyak penderita kanker serviks dan payudara yang disebabkan bukan hanya karena tidak tersedianya layanan kesehatan yang memadai. Tapi juga disebabkan akses perempuan yang terbatas untuk mendapat layanan.

Misalnya di Sulsel ada pegunungan, pesisir, daerah terpencil dan kepulauan. Ini yang jadi penghambat perempuan sulit dapat akses layanan. Perempuan harus bekerja mencari nafkah dan mengurus anak. Tapi disisi lain jika gizi masyarakat tidak mencukupi maka perempuan itu rentan terkena penyakit.

"BPJS juga belum menyentuh seluruh masyarakat karena persoalan data sebab banyak masyarakat miskin yang belum terdata," keluhnya.

NH Tandatangani Kontrak Politik Ini Dengan Aktivis Perempuan ©2018 Merdeka.com

Menurut Lusi, masalah tersebut seringkali terkendala kesulitan advokasi. Pemerintah provinsi bahkan dinilai belum membuat rencana aksi daerah sehingga Lusia berharap ketika NH-Aziz terpilih maka dapat memberikan semacam surat ke kabupaten kota agar dapat membuat aksi daerah.

Nurdin Halid, menyayangkan kontrak tersebut dilaksanakan usai penetapan visi misi sehingga hal yang diusulkan hanya akan disesuaikan dengan visi dan misi paslon nomor urut 1 tersebut. Akan tetapi, NH mengaku telah memiliki program yang berkaitan dengan perempuan dan kesehatan.

"Masalah pelayanan kesehatan tidak perlu khawatir karena tidak perlu berurusan dengan BPJS, itu urusan pemerintah. Kami hanya cukup dengan KTP saja. Karena kalau soal kesehatan adalah tanggung jawab negara, termasuk kecerdasan dan kemakmuran. Maka semua proses tidak boleh bersifat mempersulit. Saya ada kebijakan layanan kesehatan gratis," tegasnya.

Lebih jauh menurutnya, terkait kesetaraan gender, untuk tuntutan pegawai negeri lebih banyak ke perempuan maka akan sulit karena dibatasi oleh persyaratan. Akan tetapi NH setuju jika dalam setiap penerimaan CPNS, 30 persen perempuan akan diterima.

"Saya tidak mau membohongi, ini akan sulit. Beda dengan politik. Nanti akan saya usulkan bahwa untuk rekruitmen itu 30 persen sehingga nanti ada kompetisi dalam karir selanjutnya. Tapi kami akan memberi ruang yang sama dalam lapangan kerja. Kami akan membuat satu koperasi wanita di setiap kampung," tutupnya.