NU tak terima dicap sebagai pembantai PKI
Merdeka.com - Selain sebagai sikap tegas Nahdlatul Ulama (NU) buku putih "Benturan NU-PKI 1948-1965" dianggap sebagai bentuk rekonsiliasi antara korban dari Partai Komunis Indonesia dan NU. Selain itu buku itu juga dianggap untuk klarifikasi dua peristiwa 1948 dan 1965 versi Nahdlatul Ulama.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) As'ad Said Ali di Gedung PBNU, Kramat Raya, Senin (9/12) dalam peluncuran buku itu. Menurut As'ad telah terjadi rekonsiliasi yang alami antara keturunan korban.
"Buku putih ini juga menunjukkan bahwa proses rekonsiliasi telah terjadi secara alami. Buku ini juga banyak mengungkapkan fakta mengenai kebesaran hati para kiai NU dengan merawat, membesarkan dan mendidik anak-anak korban serangkaian konflik horizontal yang telah terjadi," kata As'ad.
Sedangkan anggota tim riset buku Abdul Mun'im mengatakan munculnya buku itu karena provokasi dari media di Indonesia dan tuduhan terhadap lembaga internasional terhadap NU sebagai pelaku. Dia mengaku sudah ada rekonsiliasi yang alami di antara korban.
"Ketika terjadi provokasi media, termasuk lembaga amnesti internasional, NU disebut sebagai pelaku. Kalau tidak ada desakan hal itu, kita tidak bisa diam. Sebenarnya hal ini sudah ada rekonsiliasi di tingkat bawah," papar Mun'im.
Mun'im mengungkapkan, selama ini banyak yang menulis peristiwa tentang PKI yang ditulis dengan sepenggal-penggal. Bahkan dia menyebut majalah Tempo yang juga menuliskan tentang PKI dianggap sepotong-potong.
"Jangan menulis tentang PKI secara sepenggal-penggal. Jangan seperti Tempo, kami sudah protes hal itu. Tapi mereka keras kepala. Sudut pandang mereka menjadikan PKI sebagai korban," terang Mun'im.
Sanggahan akan wacana PKI selama ini, menurut Mun'im bukan untuk balas dendam. Dia berkeyakinan peristiwa 1948 dan 1965 antar PKI dan NU sebagai bentuk konflik horizontal dan mengklaim proses rekonsiliasi alami antara dua korban sudah berlangsung.
Dengan alasan itu, Mun'im mengungkapkan NU tidak perlu minta maaf. Menurutnya yang ada saat ini saling memaafkan antara dua belah pihak.
"Konflik itu horizontal, jadi tidak perlu minta maaf dan itu sudah rekonsiliasi. Cara satu-satunya adalah dengan rekonsiliasi dan itu sudah terjadi dengan alami. Kita luncurkan buku ini tidak untuk balas dendam, tapi untuk saling memaafkan, itu sudah terjadi dan itu akan kita lanjutkan," papar Mun'im.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Curhat Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI Sumpah Setia pada Pancasila
Munir berharap agar masyarakat tetap damai dan rukun meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
Baca SelengkapnyaNegara Miskin Bakal Menjadi Negara Kuat karena Hal Ini
Negara miskin diyakini memiliki kekuatan dalam bernegosiasi karena mereka merasakan dampaknya secara langsung.
Baca SelengkapnyaPemenang Pemilu Tahun 1955, Berikut Sejarahnya
Pemilu 1955 di Indonesia merupakan salah satu tonggak sejarah penting dalam proses demokratisasi dan konsolidasi negara setelah merdeka pada tahun 1945.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dulu Mengkritik Sekarang Memuji IKN, Ini Penjelasan AHY
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan alasan dirinya kini memuji pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Baca SelengkapnyaJenis-Jenis Konflik dalam Masyarakat, Berikut Penyebabnya
Konflik adalah suatu keadaan di mana terjadi ketegangan, pertentangan, atau perselisihan antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda.
Baca SelengkapnyaKLHK Terjunkan Penembak Bius Atasi Konflik Harimau dengan Manusia
Atasi Konflik Harimau dengan Manusia, KLHK terjunkan penembak bius
Baca SelengkapnyaContoh Koalisi Partai Politik Sebagai Penentu Pembentukan Pemerintahan Kuat, Kenali Bedanya dengan Oposisi
Berikut contoh koalisi Partai Politik dan kenali perbedaan dengan oposisi.
Baca SelengkapnyaPBNU: Pemilu untuk Memilih Pemimpin, Bukan untuk Memecah Belah
Jangan larut pada perbedaan pandangan politik, karena tujuan pesta demokrasi bukan untuk memecah belah
Baca SelengkapnyaMenggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Sila Ke 4, Ini Penjelasannya
Pemilu merupakan penerapan nyata dari kehendak rakyat untuk menjalankan negara secara demokratis.
Baca Selengkapnya