Merdeka.com - Kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan pada 11 April lalu belum menemukan titik terang. Polda Metro Jaya sudah memeriksa puluhan saksi, namun sayang hingga kini pelaku penyerangan itu masih gelap.

Dua bulan berlalu, Novel sebagai korban pun curiga. Ada permainan seorang jenderal polisi di balik kasusnya. Novel salah satu penyidik KPK yang banyak memimpin kasus besar. Seperti korupsi simulator SIM di Korlantas Polri dan kasus e-KTP di DPR.

"Saya mendapat informasi bahwa ada seorang jenderal polisi--berpangkat tinggi--terlibat. Awalnya saya katakan informasi itu tidak benar. Tapi sekarang setelah berjalan dua bulan dan kasus ini belum juga terpecahkan, saya bilang (kepada orang yang menduga polisi terlibat) bahwa rasanya informasi itu benar," ujar Novel saat diwawancarai Time di Singapura.

Pernyataan Novel ini pun menuai polemik di Tanah Air. Apalagi, hubungan KPK dan Polri dikenal kerap tak akur. Desakan kepada Novel untuk mengungkap fakta di balik tudingan ini pun gencar dilakukan pihak Polri dan politisi di DPR.

Bahkan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian pun demikian. Dia menjamin, akan menindak tegas jenderal polisi yang dimaksud Novel jika memang ada bukti yang cukup.

Kemarin, Senin (19/6), Tito berkunjung ke gedung KPK menemui Ketua KPK Agus Rahardjo. Kunjungan ini untuk menjelaskan perkembangan kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan yang hingga kini belum terungkap, siapa dalangnya.

"Kami juga akan secepat mungkin kirim tim ke sana (Singapura) untuk menanyakan kepada Novel apakah itu merupakan fakta ada bukti atau kah itu isu kecurigaan. Kalau itu fakta hukum, bukti, dari Polri siap kami akan proses hukum," ujar Tito.

Namun, jika hal tersebut adalah hanya sebuah fiktif atau hanya isu saja, Jenderal bintang empat tersebut sangat menyayangkan sekali. Menurut dia, pernyataan ini bisa berdampak bagi Polri dan KPK.

"Kita akan lakukan sidik dan kita akan terbuka hasil sidik. Tapi kalau itu merupakan satu isu saya dari Polri saya selaku pimpinan Polri menyayangkan karena ini berakibat buruk bagi imej institusi kepolisian dan kedua juga bisa membentuk situasi yang kurang baik antara institusi Polri dan KPK," sesalnya.

"Kami tidak ingin harapkan (hubungan KPK-Polri buruk), karena Polri dari awal di bawah kepemimpinan saya dan Pak Agus (Rahardjo), prinsip ini bersinergi sebaik-baiknya," tambahnya.

Lebih lanjut, Tito tidak ingin pemberitaan tersebut menjadi liar. Sehingga membuat saling curiga-mencurigai antara polisi yang satu dengan yang lainnya.

"Kita tidak ingin isu itu menjadi liar dan kemudian di dalam institusi kepolisian sendiri saling curiga. Bisa juga semua anggota polisi ingin institusi baik sehingga kalau ada kecurigaan satu sama lain menimbulkan situasi kurang harmonis di kepolsian," tandasnya.