Merdeka.com - Peneliti Riset LIPI, Ikrar Nusa Bakti mengatakan, posisi aparat keamanan seperti TNI, Polisi dan Intelijen masih diuji saat adanya perbedaan hitung cepat lembaga survei terkait Pemilu Presiden 2014. Pasalnya, aparat keamanan harus mengawal ketat proses perhitungan suara dari kelurahan hingga ke tingkat kota.

"Dalam situasi munculnya perbedaan hitung cepat, penjagaan aparat keamanan perlu lebih ketat mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten. Hal ini untuk menutup peluang bekerjanya vote trading dengan manipulasi suara dalam proses rekapitulasi suara," ujar dia kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/7).

Menurut Ikrar, posisi netral tiga institusi keamanan tersebut harus diimplementasikan dalam mengawal kotak suara dari tingkat terbawah hingga tingkat ke atas. Dia menegaskan banyak pihak yang meragukan kenetralan aparat keamanan.

"Implementasi prinsip netralitas penting untuk menjawab isu-isu yang menyatakan aparat keamanan dan intelijen berpihak pada satu kandidat," kata dia.

Selain itu, dia juga meminta para elit politik tidak memprovokasi para aparat keamanan tersebut dan tidak melibatkan aparat keamanan dalam persaingan politik. "Elite politik jangan memanas-manasi dan melibat-libatkan TNI, POLRI dan Intelijen dalam persaingan politik," pungkas dia.