Merdeka.com - Terpidana kasus suap Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin, menganggap Deddy Kusdinar tak pantas jadi tersangka kasus korupsi Hambalang. Menurut nazar, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan Sekretaris Menpora Wafid Muharam yang layak jadi tersangka.

Hal ini lantaran Andi dan Wafid memiliki kewenangan lebih besar untuk memutuskan kebijakan ketimbang Deddy.

"Kalau saya kan yang ikut menjalani, ikut mendengar cerita awal soal Hambalang itu. Seingat saya itu, yang mengatur semua itu bukan pak Deddy. Itu tak pernah ada namanya. Jadi saya rasa ya sebenarnya dia itu bukan orang yang seharusnya jadi tersangka," kata Nazaruddin usai diperiksa tujuh jam sebagai saksi kasus Hambalang di Gedung KPK, Selasa (16/10) malam.

Nazaruddin menyesalkan kenapa KPK sampai saat ini belum juga memeriksa Andi Mallarangeng. Menurut dia, Andi dan Wafid adalah pengambil keputusan akhir dan paling bertanggung jawab soal proyek Hambalang. Sementara Deddy hanya sebagai bawahan menuruti perintah atasan.

Mantan Bendahara Partai Demokrat itu menyatakan sudah melengkapi dan menambahkan beberapa berkas dan bukti baru lebih rinci soal proyek dan aliran dana proyek Hambalang.

Nazaruddin pun membenarkan tudingan adanya campur tangan Andi Mallarangeng terhadap panitia lelang lewat Arifin, orang suruhan adiknya, Choel Mallarangeng. "Ya itu semua benar. Itu semua sudah disampaikan," lanjut Nazar.

Deddy Kusdinar kemarin mengklaim yang harus bertanggungjawab terhadap proyek Hambalang ini adalah atasannya, yakni Wafid Muharam dan Andi Mallarangeng.

Deddy yang kemarin diperiksa menyebut jika dia sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggungjawab kepada Menteri Menpora Andi Mallarangeng melalui Sesmenpora Wafid Muharam. Deddy mengatakan, Andi selaku pengguna anggaran dan Wafid selaku kuasa pengguna Anggaran tentunya tahu soal proyek ini.

Deddy menyatakan dia yang pegawai eselon dua tidak bisa langsung membuat keputusan strategis. Menurut dia, jika keputusan-keputusan strategis itu ada, tentunya dua atasannya pasti tahu lebih dari dirinya yang hanya sebagai bawahan.

Menurut Deddy, Hambalang dirintis sejak 2004, sedangkan dia baru menjabat PPK pada 2010. Deddy mengatakan tidak mungkin dirinya mengurusi proyek Hambalang sejak awal.