Merdeka.com - Pemerintah bakal merevisi Permenakertrans 17/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL). KHL adalah salah satu komponen terpenting di dalam penetapan UMR, sehingga Permenakertrans yang sudah berusia lebih dari 7 tahun tersebut tentu harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini.

"Saya sangat mengapresiasi dan mendukung langkah Pemerintah yang dalam proses untuk melakukan revisi terhadap Permenakertrans 17/2005," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nova Riyanti Yusuf dalam siaran persnya, Jakarta, Rabu, (4/7).

Mengingat pentingnya penetapan komponen KHL, Noriyu, terus mengingatkan kepada pemerintah untuk melibatkan seluruh pihak dan bersikap adil di dalam proses penetapan komponen KHL tersebut.

"Hasil rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) soal komponen KHL tentu menjadi bahan masukan yang sangat baik untuk anggota Tripartit Nasional yang terdiri dari unsur Pekerja, unsur Pemberi Kerja, dan Unsur Pemerintah, namun Pemerintah juga tetap harus mempertimbangkan segala masukan dari para Pekerja dan para Pemberi Kerja," jelas Noriyu.

Selain itu, dirinya juga berharap agar revisi Permenakertrans 17/2005 bisa membawa perubahan yang baik dan signifikan kepada para pekerja dan pemberi kerja. Di satu sisi, kesejahteraan para pekerja harus dapat meningkat dengan adanya revisi Permenakertrans 17/2005 ini.

"Perlu diingat bahwa perhitungan KHL di dalam Permenakertrans ini hanya mengacu kepada pekerja lajang atau sendiri tanpa keluarga, oleh karena itu sudah sangat sewajarnya setiap perhitungan komponen dibuat semaksimal mungkin agar secara signifikan bisa membantu para pekerja yang sudah berkeluarga," kata Noriyu.

"Di sisi lain, masukan dari pihak pemberi kerja juga harus dipertimbangkan, jangan sampai penetapan UMR menyebabkan tersendatnya roda perekonomian," pungkasnya.