Merdeka.com - Dewan pengurus badan advokasi hukum Partai NasDem secara tegas menolak hasil perhitungan suara di Delapan kabupaten, Kota provinsi Banten dan juga hasil dari pleno KPUD Provinsi Banten yang diumumkan pada hari ini.

"Hal ini, disampaikan karena proses pemilu legislatif 2014 terjadi berbagai persoalan yang telah mencederai demokrasi dengan maraknya 'money politik' pelanggaran politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi jumlah perolehan suara yang sah," ujar Yudistira tim advokasi Partai NasDem.

Yudistira juga mengatakan, dalam penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan suara KPU dinilai tidak berpedoman pada azas jujur, adil, proporsional, profesional dan akuntabel. "Di antaranya data yang tidak cocok adalah rekapitulasi di tingkat desa dan kecamatan," katanya.

Akibatnya banyak pihak yang dirugikan terutama, para caleg dari Partai NasDem, dengan banyak kehilangan suara. "Kami menerima laporan dari caleg dan saksi, Partai NasDem. Dari hasil kajian kami, patut diduga ada permainan KPPS dalam, penggelembungan suara dari caleg tertentu. Saksi dan caleg Partai NasDem di delapan, kabupaten kota tidak diberi formulir model C1 oleh ketua TPS," ujar yudistira.

Yudistira juga menegaskan pihak nya meminta perhitungan suara ulang model C1 plano, berhologram. "Yang masing-masing untuk mencatat hasil perhitungan suara setiap partai politik dan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD sekabupaten kita di Banten," tegasnya.