NasDem minta warga hormati putusan PBB soal Laut China Selatan
Merdeka.com - Ketua DPP Partai NasDem Bidang Luar Negeri Martin Manurung mendukung penuh langkah Kementerian Luar Negeri dalam menanggapi putusan Tribunal Arbitrase Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Putusan tersebut terkait tentang Hukum Laut atas sengketa di Laut China Selatan pada 12 Juli lalu.
"Sebagai warga negara yang taat hukum, kita harus menghormati hukum internasional dan mengawal perdamaian yang diharapkan tercipta dari putusan tersebut," kata Martin di Jakarta, Rabu (27/7).
Menurut Martin, kepentingan nasional tentu saja harus dijaga. Maka dari itu, Partai NasDem juga mendukung misi Kementerian Luar Negeri untuk menyelesaikan pagar batas teritori negara Indonesia di laut dengan negara-negara tetangga.
"Partai NasDem berharap agar seluruh warga Indonesia dapat ikut mendukung dan mengawal langkah-langkah pemerintah untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia," ucapnya.
Pada Selasa, 12 Juli 2016, Pengadilan Tetap Arbitrase (PCA) PBB di Den Haag telah mengeluarkan putusan akhir dalam persidangan arbitrase yang diajukan oleh Pemerintah Filipina di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) mengenai sengketa antara Filipina dan China terkait wilayah di Laut Cina Selatan.
Pengadilan internasional itu telah memutuskan untuk menolak klaim China untuk hak-hak di wilayah Laut Cina Selatan, dan mendukung kasus yang dibawa oleh Filipina.
Pengadilan Tetap Arbitrase PBB itu mengatakan, tidak ada bukti bahwa China telah secara historis mempunyai kontrol atau kuasa eksklusif atas perairan atau sumber daya di Laut Cina Selatan.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terima Hasil Pemilu 2024, NasDem Beri Selamat ke Prabowo-Gibran
Surya Paloh juga mengucapkan selamat kepada Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang meraih surat terbanyak pada Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaBak Perkampungan di Luar Negeri, Intip Pesona Desa Nagari Pariangan di Sumatra Barat
Keindahan di Desa Nagari Pariangan tidak pernah gagal dan mengecewakan sekalipun. Desa ini bahkan mirip seperti perkampungan di luar negeri.
Baca SelengkapnyaNasDem soal Hak Angket: Kita Sedang Siapkan Tanda Tangan
Partai NasDem tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mau ke Luar Negeri Harus Lapor Barang ke Bea Cukai Sebelum Berangkat, Kemenkeu: Tak Ada Niat Buat Ribet Masyarakat
Pemerintah menilai ada substansi yang kurang pas hingga perlu diluruskan.
Baca SelengkapnyaIngat, PNS Tak Netral saat Pemilu Bisa Dipecat Secara Tidak Hormat
Netralitas PNS menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pesta demokrasi terbesar di dunia.
Baca SelengkapnyaPartai NasDem Tetap Ajukan Gugatan Sengketa Pilpres Meski Surya Paloh Sudah Terima Hasilnya
Surya Paloh menyatakan, partainya mendukung segala upaya mencari keadilan
Baca SelengkapnyaNasDem, PKB dan PKS Siap Dukung Hak Angket, Tunggu Sikap PDIP
Mereka juga berharap PPP juga akan ikut menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu.
Baca SelengkapnyaBansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaNasDem Ingin Proposal Kesepakatan dengan PDIP Jika Mau Hak Angket: Supaya Tidak Ada Dusta
Dia pun mengusulkan, agar ada perjanjian dengan partai politik pengusung Ganjar-Mahfud terutama PDIP.
Baca Selengkapnya